Luhut Minta Maaf PPKM Tak Optimal, Lokataru: Harusnya dari Dulu

Agung Sandy Lesmana | Stephanus Aranditio | Suara.com

Senin, 19 Juli 2021 | 10:02 WIB
Luhut Minta Maaf PPKM Tak Optimal, Lokataru: Harusnya dari Dulu
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/aa.

Suara.com - Permintaan maaf yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dinilai sudah terlambat, sebab pandemi Covid-19 di Indonesia terus memburuk tak terkendali.

Manajer Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi mengatakan permintaan maaf Luhut memang patut diapresiasi, namun seharusnya hal itu dilakukan sejak awal pandemi atas sejumlah tingkah pejabat yang meremehkan Covid-19, mulai dari "makan nasi kucing cegah corona" hingga "corona sulit masuk Indonesia karena izin berbelit".

"Mungkin ini gesture yang langka selama pandemi, walaupun saya sendiri merasa kalau pemerintah minta maaf itu seharusnya sejak Maret 2020, karena saat bulan Januari-Februari mereka sudah bercanda dari awal. Yang terjadi saat ini adalah perpanjangan dari indikasi 'bercanda' dari awal," kata Mirza, Senin (19/7/2021).

Menurut Mirza, pemerintah harus berhenti memberikan klaim tidak realistis seperti menjanjikan herd immunity tercipta di bulan September di Jawa-Bali, padahal akses vaksinasi masih sulit.

"Inkompetensi pemerintah dan tabiatnya untuk selalu represif dan denial menolak untuk mengakui bahwa dia adalah pangkal masalah dari semua ini pada akhirnya akan menimbulkan gesekan di masyarakat," ucapnya.

Mirza menyebut klaim pemerintah tersebut justru membuat masyarakat semakin bingung, hingga harus berjuang hidup sendiri tanpa kehadiran negara dalam menghadapi pandemi.

"Jadi warga selalu dibikin dalam keadaan serba tidak menentu, jadi urusan survival hari ini bisa jadi sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan negara dalam banyak realita hidup orang hari ini," tegasnya.

Luhut Minta Maaf 

Sebelumnya, Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali belum optimal.

"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (17/7/2021).

Luhut lantas mengkalim pihaknya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait bakal terus bekerja keras untuk menekan laju penyebaran Covid-19 varian Delta. Selain itu, dia juga menjamin pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat.

Adapun, Luhut mengemukakan dirinya akan melaporkan evaluasi penanggulangan Covid-19 selama masa PPKM Darurat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keputusan nantinya akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat

Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat

DPR | Senin, 19 Juli 2021 | 09:47 WIB

Ketua DPR Minta Komunikasi Publik tentang PPKM Darurat Dijalankan secara Serius

Ketua DPR Minta Komunikasi Publik tentang PPKM Darurat Dijalankan secara Serius

DPR | Senin, 19 Juli 2021 | 09:42 WIB

Luhut Apresiasi Rumah Oksigen Gotong Royong Hasil Kolaborasi GoTo, Kadin dan Samator Group

Luhut Apresiasi Rumah Oksigen Gotong Royong Hasil Kolaborasi GoTo, Kadin dan Samator Group

Bisnis | Senin, 19 Juli 2021 | 09:41 WIB

Pengusaha Mall Teriak Beban Bertambah, Pemasukan Nihil

Pengusaha Mall Teriak Beban Bertambah, Pemasukan Nihil

Bisnis | Senin, 19 Juli 2021 | 09:20 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB