Suara.com - Anggota Komisi III DPR yang juga alumni Universitas Indonesia (UI), Arteria Dahlan, mengusulkan Ari Kuncoro untuk mundur sebagai Rektor UI. Usulan itu muncul mengingat Ari yang kini rangkap jabatan karena menerima penunjukkan sebagai Komisaris BRI.
Arteria menilai dengan menjadi Rektor UI dengan sisa waktu yang dimiliki saja Ari belum tentu becus mengurus UI. Apalagi ditambah dengan membagi fokus menjadi komisaris.
"Yang berangkutan harusnya mundur saja jadi rektor kalau punya keinginan lain. Ngurusin UI saja kalau benar-benar diurus itu waktunya sangat kurang, apalagi kalau harus berbagi perhatian walau jadi komisaris sekalipun," ujar Arteria kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).
Sebagai alumni FHUI, Arteria sekaligus mengajak anak UI untuk menyuarakan ketidakbenaran atas ulah rektor mereka.
Mengingat rangkap jabatan Ari sebelumnya merupakan tindakan melawan hukum. Karena diangkat sebelum adanya revisi terhadap peraturan.
"Suarakan terus ketidakbenaran lalu gunakan kanal-kanal konstitusional sebagai upaya aksi. Bisa Judicial Review PP ke MA, gugat SK ke PTUN, laporan maladministrasi ke Ombudsman dan kalau ada perilaku koruptif laporkan ke penegak hukum," kata Arteria.
"Jadi Veritas, Probitas, Iustitia itu bagi anak UI harus dalam setiap gerak langkah hidup dan kehidupan. Itu yang membedakan kita dengan yang lain bukan?" sambungnya.
Sebelumnya, Arteria Dahlan menyoroti ihwal perubahan Statuta Universitas UI yang kini memperbolehkan rektor untuk rangkap jabatan.
Ia menilai dalam polemik yang berkembang saat ini, yang bermasalah adalah Ari Kuncoro selaku rektor. Pasalnya perubahan melalui Peratuan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 itu terbit pasca Ari berstatus rangkap jabatan karena menduduki kursi Komisaris BRI.
Ia mengatakan tindakan Ari yang menerima jabatan selaku komisaris sangat memalukan. Sebagai lulusan FHUI, Arteria kemudian mengingatkan lagi kepada tag line yang menjadi values anak UI, yakni Veritas (Kebenaran), Probitas (Jujur), Iustitia (Adil). Ia berujar hal itu merupakan motto yang jadi kebanggan semua.
"Tapi kalau dilihat ulah rektornya, ya sangat memalukan. Masa iya sih dia itu Presiden Republik UI posisi politik yang sangat tinggi, kok masih mau ambil jabatan komisaris BUMN yang notabene anak buah seorang menteri," kata Arteria.
Bagi Arteria dengan mengambil posisi sebagai komisaris yang merupakan bawahan menteri BUMN, Ari selaku Rektor UI seharusnya merasa terlecehkan. Namun kenyataannya Ari justru bersikap sebaliknya.
Arteria lalu menyoroti pengangkatan Ari sebagai komisaris BRI yang dinilai melawan hukum. Pasalnya penunjukkan Ari itu dilakukan saat peraturan belum direvisi, yakni PP Nomor 68 Tahun 2013. Dengan begitu saat ditunjuk menjadi komisaris, posisi Ari jelas melawan hukum lantaran rangkap jabatan.
"Dan demi hukum harusnya yang bersangkutan bisa diberhentikan oleh Mendikbud Ristek. Lalu segala penerimaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum itu pun bisa dikatagorikan perilaku koruptif lho, lihat pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor,"
Menurut Arteria seharusnya polemik rangkap jabatan rektor UI bisa terselesaikan apabila sejak awal permasalahan Mendikbud Ristek tegas dan Menteri BUMN menghormati hukum.
TERPOPULER
