alexametrics

Blak-blakan Luhut Soal Tingginya Kematian Covid-19 di Indonesia

Bangun Santoso
Blak-blakan Luhut Soal Tingginya Kematian Covid-19 di Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan merazia gudang para produsen dan importir obat jika obat untuk Covid-19 masih langka dan mahal. [Antara]

Luhut menjelaskan hasil tinjauan lapangan menemukan bahwa rata-rata pasien Covid-19 yang meninggal menderita komorbid atau belum menerima vaksin.

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penyebab tingginya kasus kematian COVID-19 dalam sepekan terakhir.

"Dari hasil penelitian tim di lapangan, angka kematian meningkat karena beberapa faktor, yaitu kapasitas RS yang sudah penuh, pasien yang ketika datang saturasinya sudah buruk, dan meninggal karena tidak terpantau ketika melakukan isolasi mandiri di rumah," kata Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Luhut menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Langkah Intervensi untuk Penurunan Tingkat Kematian Akibat COVID-10 di Jawa-Bali pada Sabtu (24/7/2021).

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Deputi Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Bupati Surakarta, Bupati Karawang, dan perwakilan kementerian serta lembaga terkait.

Baca Juga: Razia Masker di Padang Panjang, 180 Warga Bandel Akhirnya Terjaring

Dalam Rakor tersebut, Luhut menjelaskan hasil tinjauan lapangan menemukan bahwa rata-rata pasien yang meninggal menderita komorbid atau belum menerima vaksin. "Setelah memahami faktor-faktor ini, kita harus melakukan intervensi untuk mengurangi angka kematian secara cepat," lanjutnya.

Langkah-langkah intervensi tersebut, antara lain dengan meningkatkan kapasitas ICU dari rumah sakit dengan oksigen sentral pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kematian tinggi serta menyediakan isolasi terpusat dan terpantau bagi pasien resiko tinggi yang melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, dinas kesehatan juga diminta untuk berkoordinasi dengan TNI untuk memperoleh akses paket obat gratis dari Presiden.

Satuan Tugas (Satgas) PPKM di level desa harus kembali diaktifkan dan melakukan pemantauan ketat terhadap setiap warga yang terindikasi mengalami gejala COVID-19.

Selanjutnya, pemerintah secara berkala akan menerapkan pemantauan angka kematian dengan kerangka yang mencakup jumlah kasus kematian yang sudah divaksin, kasus komorbid, klasifikasi usia, ketersediaan akses terhadap obat-obatan, perawatan oksigen, pentahapan penyakit dan paparan terhadap badai sitokin, serta lokasi kematian.

Baca Juga: Viral Pengantin Diarak di Puskesmas Gegara Belum Tes Swab, Tuai Perdebatan

Kerangka tersebut diterapkan agar seterusnya pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi secara strategis, komprehensif dan tepat sasaran.

Komentar