Politikus Demokrat ke Buzzer Pemerintah: Sibuk Fitnah Alihkan Kegagapan Pemerintah

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:42 WIB
Politikus Demokrat ke Buzzer Pemerintah: Sibuk Fitnah Alihkan Kegagapan Pemerintah
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di kantor DPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021). [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]

Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mewanti-wanti agar para buzzer fokus saja membantu pemerintah menangani Covid-19. Menurutnya, buzzer kekinian sibuk memfitnah Demokrat.

Pernyataan Herzaky tersebut menanggapi sempat trending di Twitter Hashtag #BharataYudhaDemokrat. Bahkan pada Selasa (28/7/2021) pagi ini hashtag #TenggelamkanDemokrat masih trending. Herzaky menduga hal itu dilakukan para buzzer propemerintah.

"Daripada memfitnah kami untuk mengalihkan perhatian publik dari berita duka, dari kegagapan pemerintah menangani Pandemi Covid-19, lebih baik mereka fokus bantu pemerintah tangani Pandemi Covid-19 ini," kata Herzaky saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, para buzzer tersebut tak punya hati nurani. Padahal Indonesia sedang berduka lantaran angka kematian Covid-19 mencapai angka tertinggi.

"Tapi, para buzzer malah sibuk menyebar fitnah kembali kepada Partai Demokrat," tuturnya.

Lebih lanjut, Herzaky menyebut Demokrat tetap fokus untuk membantu rakyat meski para buzzer melakukan serangan. Menurutnya, partai berlambang bintang mercy tersebut tak mau ambil pusing.

"Kalau memang konsistensi kami membantu rakyat terdampak pandemi, dan menyuarakan aspirasi rakyat yang merasa menjadi korban atas kegagapan pemerintah menangani pandemi, membuat kami menjadi sasaran fitnah dan serangan hoax secara bergelombang dari para pendengung pendukung pemerintah, tentunya demi rakyat kami takkan surut," katanya.

Sebelumnya, hashtag #BharataYudhaDemokrat menjadi trending di jejaring media sosial Twitter, pada Selasa (27/7/2021) malam.

Dilihat oleh Suara.com para akun pengguna Twitter yang menggunakan hashtag tersebut meretweet cuitan lama akun @xvidgmbk pada Februari 2021 silam.

Dalam cuitan tersebut Partai Demokrat disebut-sebut melakukan operasi politik yang dinamakan Bharatayudha dengan kode sandi Romeo.

Operasi ini disebut-sebut sebagai serangan kampanye hitam pihak Cikeas ke istana atau dalam arti lain serangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Adapun latar belakang dari operasi yang disebut akal-akalan Cikeas untuk 2024 ini, diawali sadarnya Demokrat akan kekuatan partai yang tidak terlalu besar di parlemen.

AHY kemudian disebut menyusun sejumlah siasat dengan tujuan agar partai memiliki daya tawar dengan pihak kekuasaan agar langkahnya menjadi capres di 2024 berjalan mulus.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Trending #BharataYudhaDemokrat di Twitter, Demokrat: Operasi Politik Buzzer Pemerintah

Trending #BharataYudhaDemokrat di Twitter, Demokrat: Operasi Politik Buzzer Pemerintah

News | Selasa, 27 Juli 2021 | 21:44 WIB

Ferdinand Bilang Buzzer Tak Korupsi, Publik: Dibayar APBN-Makan Uang Rakyat

Ferdinand Bilang Buzzer Tak Korupsi, Publik: Dibayar APBN-Makan Uang Rakyat

Riau | Selasa, 27 Juli 2021 | 15:56 WIB

Demokrat Tidak Terima SBY Disudutkan, Andi Arief Pede Sebut Rakyat Turun ke Jalan Bela SBY

Demokrat Tidak Terima SBY Disudutkan, Andi Arief Pede Sebut Rakyat Turun ke Jalan Bela SBY

Batam | Selasa, 27 Juli 2021 | 14:11 WIB

Terkini

Status Tersangka  Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!

Status Tersangka Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:41 WIB

Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika

Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:35 WIB

Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo

Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:29 WIB

Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus

Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:29 WIB

4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia

4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:24 WIB

Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi

Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:07 WIB

Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai

Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai

News | Jum'at, 17 April 2026 | 16:55 WIB

Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,

Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,

News | Jum'at, 17 April 2026 | 16:54 WIB

Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?

Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?

News | Jum'at, 17 April 2026 | 16:45 WIB

Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye

Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye

News | Jum'at, 17 April 2026 | 16:38 WIB