Presiden Jokowi Minta Peringatan BMKG Harus Jadi Rujukan Pengambilan Keputusan Pemerintah

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meningkatkan layanan BMKG dengan inovasi perkembangan teknologi terbaru. 

Sehingga, kata Jokowi, dengan adaptasi perkembanban teknologi dapat meminimalkan risiko.

 "Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi," ujar Jokowi saat membuka Rakorbangnas BMKG 2021 secara virtual, Kamis (29/7/2021).

Selain itu, mantan Wali Kota Solo juga meminta agar peringatan BMKG harus bisa dan digunakan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor mulai dari informasi kekeringan, cuaca, gempa hingga kualitas udara.

"Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan, kebijakan nasional dan daerah harus betul betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana.

Karena itu, dia meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian/lembaga serta pemda harus terus diperkuat. 

"BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian/lembaga serta pemda dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan," katanya.

Selanjutnya Jokowi meminta BMKG untuk terus meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. 

Dari tingkat kelurahan desa hingga provinsi harus ada desain manajemen yang jelas dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Mulai dari fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. 

"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat."

Lebih lanjut, dia juga meminta BMKG Melakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana juga perlu terus ditingkatkan.

" Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana," ucapnya.

Karena itu Jokowi meminta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami secara cepat, namun harus bersinergi dengan masyarakat.

Salah satunya dengan cara mengedukasi masyarakat agar tidak termakan hoaks.

 "Saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat, tapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana," katanya.

"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber sumber resmi sehingga tidak mudah kejebak pada kabar dan berita berita bohong," ujarnya. 

Sebelumnya, Jokowi menyebut  Indonesia memiliki risiko bencana Geohidrometeorologi yang tinggi.

Kata Jokowi jumlah kejadian bencana Geohidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya. 

"Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut gempa bumi pada kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2016 rata-rata 5.000 sampai 6.000 kali dalam satu tahun. 

Bahkan pada pada 2019 meningkat hingga 11.500 kali dalam satu tahun. 

"Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali. Dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali," ucap dia.

Tak hanya itu kata Jokowi, cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi dan intensitasnya.

Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981 - 2020 juga cenderung semakin cepat. 

"Dua sampai dengan tiga tahunan. Dibandingkan periode 1950 -1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan," tutur Jokowi.