Gegara PPKM dan Penyekatan, Buruh Menjerit Tak Bisa ke Pabrik hingga Upah Dipotong

Suara.com - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 lalu sebagai upaya menekan penyebaran virus Covid-19. Saat itu, mereka yang diperbolehkan untuk melintas di jalan raya adalah pekerja di sektor esensial dan kritikal.

Kebijakan PPKM Darurat itu berlangsung sejak tanggal 3 hingga 20 Agustus 2021 lalu. Kemudian, kebijakan itu kembali dilanjutkan dengan nama berbeda, yakni PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 dan kembali diperpanjang selama sepekan hingga 9 Agustus 2021 mendatang.

Di awal penerapannya, banyak pekerja dari sektor buruh yang terkena imbas penyekatan jalan yang dilakukan oleh aparat gabungan. Buntutnya, mereka tidak bisa ke pabrik dan mendapat pemotongan upah karena dianggap membolos.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan. Kata dia, ada anggotanya yang bertempat tinggal di kawasan Bekasi dan tidak bisa menuju tempat kerja di kawasan Jakarta dan Tangerang. Ditambah, saat awal penerapan PPKM, para buruh belum mendapat dokumen kelengkapan berupa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

"Saat PPKM, kan banyak penyekatan di perbatasan kota. Contoh, buruh rumah di Bekasi tapi kerja di Jakarta, itu tidak bisa masuk," ungkap Yanti kepada Suara.com, Kamis (5/8/2021).

Karena pada awal penarapan PPKM beberapa anggota GSBI belum memiliki STRP, maka mereka harus menghadapi segumpal kerumitan. Mulai dari sistem mengurus STRP hingga kesiangan untuk mencapai tempat pekerjaan.

"Sempat hari pertama mereka tidak bisa masuk kerja, kesiangan tidak dianggap masuk. Mereka harus urus dulu dokumen, itu kan ribet," sambung Yanti.

Di sejumlah pabrik yang berada di Provinsi DI Yogyakarta misalnya. Yanti mengatakan, para buruh yang berdomisili di Kulon Progo dan Bantul juga harus menghadapi penyekatan di sejumlah titik untik menuju pabrik yang berlokasi di Sleman.

"Jadi buruh yang dari Bantul atau Kulon Progo harus kerja di Sleman, itu tidak bisa masuk kerja. Imbasnya, dua hari gak kerja, mereka tidak dibayar," tambahnya.

GSBI memandang, kebijakan PPKM semakin memperkuat perusahaan-perusahaan untuk menerapkan kebijakannya sendiri. Akibatnya, semakin banyak barisan kelas buruh yang kehilangan kerja, upah, dan perawatan kesehatan yang jauh lebih dibutuhkan dalam masa pandemi daripada janji bantuan sosial dalam PSBB ataupun PPKM darurat.

"Keadaan seperti ini menjadi hal yang sangat biasa bagi pemerintah karena politik upah murah dan fleksibilitas tenaga kerja memang telah sejalan dengan penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020," tegas Yanti.

Yanti menegaskan, penerapan PPKM hanya membikin rakyat semakin terisolasi dalam keadaan darurat. Cara brutal semacam itu membatasi aktivitas ekonomi, politik, dan kebudayaan telah merampas kesempatan dan usaha rakyat untuk bertahan hidup.

"Sedangkan bantuan yang dijanjikan pemerintah tidak cukup untuk kebutuhan hidup dan tidak mampu menjangkau jutaan rakyat miskin lebih luas utamanya kelas buruh dan kaum tani miskin," imbuh dia.

Dalam hal ini, GSBI turut menyerukan sejumlah tuntutan terkait kebijakan di masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Segera hentikan penerapan PPKM darurat yang tidak adil dan demokratis, serta
   telah merampas hak dan merugikan klas buruh, kaum tani, dan rakyat lainnya baik
   di perkotaan dan pedesaan.
2. Pemerintah harus segera memberikan jaminan kerja, kenaikan upah, jaminan kebutuhan pangan, sosial dan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dalam masa pandemi.
3. Pemerintah Indonesia harus menjamin program vaksinasi yang berkualitas, gratis dan mudah dikases bagi seluruh rakyat, utamanya klas buruh dan kaum tani. Secara khusus memastikan vaksinasi berkualitas bagi buruh menjadi tanggung jawab perusahaan.
4. Pemerintah harus segera mengubah penanganan pandemic Covid-19 dengan pendekatan yang lebih humanis, demokratis, dan ilmiah, seperti “Gerakan Mencuci Tangan” dengan kreasi dan inovasi yang menarik dan dialogis.
5. Hentikan PHK dan berbagai sistem kerja yang merampas kesempatan kerja dan upah klas buruh.
6. Berikan bantuan kebutuhan produksi yang memadai bagi kaum tani miskin di pedesaan baik bantuan biaya produksi, biaya pangan dan kesehatan, alat pertanian, pupuk, bibit, obat-obatan pertanian, dan perlindungan harga komoditas pertanian.
7. Penuhi kebutahan hidup rakyat selama PPKM Darurat dan jamin penghentian sementara segala tanggungan kredit (perumahan, kredit usaha dll) sampai terselesainya penanganan Covid 19. Bebasakan pembayaran listrik dan air selama penanganan Covid 19.
8. Pemerintah RI harus memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak dalam kerja bagi semua buruh dan klas pekerja. Hal ini termasuk memaksa pengusaha melaksanakan protokol kesehatan ketat, menyediakan APD memadai, dan pembayaran upah tanpa pemotongan dengan alasan apa pun selama pandemi Covid-19 berlangsung termasuk menyediakan tempat khusus bagi para buruh yang harus menjalani Isolasi Mandiri dengan pemantauan tenaga medis.
9. Pemerintah RI harus mengontrol (mengawasi) dan memberikan sanksi tegas pada perusahaan-perusahaan yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran PPKM Darurat dengan mewajibkan pekerjanya terus bekerja tanpa APD, tanpa fasilitas kesehatan, dan memaksa mereka bertanggung jawabsendiri termasuk pemotongan upah buruh dan lain-lainnya.
10. Berikan jaminan dan fasilitas bagi tenaga kesehatan dan keluarganya termasuk bagi relawan.
11. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Pembangunan Industrialiasi Nasional. Wujudkan Indonesia yang berdaulat merdeka penuh yang bebas dari dominasi dan cengkraman kapitalis monopoli asing (imperialisme), feodalisme dan birokrat yang korup.