alexametrics

LaporCovid-19 Pertanyakan Maksud Luhut Hapus Indikator Kematian dari Evaluasi PPKM

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio
LaporCovid-19 Pertanyakan Maksud Luhut Hapus Indikator Kematian dari Evaluasi PPKM
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Gedung Setda Kabupaten Sleman, Jumat (6/8/2021). - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

"Mestinya pemerintah justru menyempurnakan data statistik Covid-19 nya dengan data angka kematian."

Suara.com - Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 mempertanyakan maksud pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4-3.

Co-Founder LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan ini merupakan sebuah kemunduran karena angka kematian pun masih belum tercatat dengan baik.

"Ini mundur ke belakang, kematian menjadi salah satu indikator terpenting untuk melihat buruknya dampak pandemi. Angka kematian yang selama ini ada di Indonesia pun sebenarnya belum cukup untuk mengetahui dampak pandemi," kata Irma saat dihubungi Suara.com, Selasa (10/8/2021).

Alih-alih memperbaiki sistem input data kematian covid-19 dengan mengikuti standar WHO yakni memasukan kasus probable dan terkonfirmasi positif Covid-19, pemerintah justru menghapuskan data kematian saat evaluasi PPKM.

Baca Juga: Luhut Hapus Angka Kematian Covid-19 Saat Evaluasi Penanganan Pandemi, Ini Alasannya

"Mestinya pemerintah justru menyempurnakan data statistik Covid-19 nya dengan data angka kematian probable dan akibat pandemi, di samping angka kematian terkonfirmasi Covid-19. Bukan malah menghilangkan indikator kematian," tegasnya.

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4-3.

Luhut menjelaskan alasannya karena ada kesalahan dalam memasukkan data kematian di sejumlah kabupaten/kota sehingga mengganggu penilaian evaluasi PPKM.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/8/2021).

Dengan ketentuan baru ini, terdapat 26 kabupaten/kota yang berhasil turun dari Level 4 ke Level 3, Luhut menyebut ini keberhasilan PPKM.

Baca Juga: Langgar Aturan PPKM Level 4 Layani Makan di Tempat, 9 Tempat Usaha Ini Kena Sanksi

"Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," ucapnya.

Komentar