alexametrics

Tantangan Mosi Tak Percaya Poyuono, Analis: Wajar, Fungsi Pengawasan DPR Ada dan Tiada

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah
Tantangan Mosi Tak Percaya Poyuono, Analis: Wajar, Fungsi Pengawasan DPR Ada dan Tiada
Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. (YouTube/NajwaShihab).

Soal Tantangan Mosi Tidak Percaya Poyuono, Analis: Wajar, Fungsi Pengawasan DPR Antara Ada dan Tiada

Suara.com - Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar DPR RI menggunakan hak mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam konteks penanganan Covid-19.

Hal itu disarankan Arief lantaran banyaknya kritikan yang disampaikan oleh para anggota DPR RI kepada pemerintah soal penanganan pandemi dirasa kurang efektif.

Menanggapi hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, saran Arief Poyuono merupakan hal yang wajar. Pasalnya, DPR kekinian sebagai lembaga pengawasan tak menjalankan fungsinya dengan maksimal.

"DPR selama ini dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah antara ada dan tiada. Saya pikir yang disampaikan Arief Poyuono wajar, itu kan juga mewakili aspirasi rakyat," kata Pangi saat dihubungi Suara.com, Selasa (10/8/2021).

Baca Juga: Disebut Cuma Jago Adu Bacot, DPR Ditantang Aksi Mosi Tak Percaya soal Covid ke Jokowi

Pangi mengatakan, kelebihan Pemerintahan Jokowi hari ini, yakni menguasai 70 persen dukungan di parlemen. Hal ini dianggap negatif lantaran eksekutif menjadi dominan, sementara pengawasan legislatif menjadi lemah.

"Grand coalition pendukung kebijakan Jokowi di parlemen bisa menjadi benalu demokrasi, harusnya DPR bisa menjadi vitamin dalam bentuk kritik dan kontrol yang kuat," tuturnya.

Ia menjelaskan, secara umum desain relasi institusi hubungan eksekutif dengan legislatif dalam konteks sistem demokrasi diwarnai dengan dua kecenderungan.

Pertama, pola relasi yang bersifat dominasi satu lembaga atas yang lain, baik dominasi eksekutif terhadap legislatif ataupun sebaliknya.

Kedua, pola relasi yang didasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif.

Baca Juga: Soal Rektor Rangkap Jabatan di BUMN, Arief Poyuono: Jokowi Harus Copot Erick Thohir

Menurutnya, apabila presiden didukung kekuatan mayoritas mutlak di parlemen maka yang cenderung terjadi adalah pemerintahan yang kolutif

Komentar