"Padahal, kemarin dua-duanya sudah 100 persen, kami amat senang. Terima kasih untuk 100 persennya,"ucapnya.
Pahala menyebut, pada tahun 2020 pencapaian 100 persen laporan harta kekayaan anggota legislatif, lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisyaratkan calon wakil rakyat mencantumkan harta kekayaan ke KPK sebagai syarat maju pemilu.
Maka itu, ia berharap anggota DPR maupun DPRD dapat kembali taat dalam pelaporan harta kekayaan.
"Tapi, PR kita di mana 55 persen dan 90 persen, bisa naik ke 100 persen," katanya.
Diketahui, hingga 30 Juni 2021 KPK telah menerima sebanyak 363.638 LHKPN dari total 377.574 Wajib Lapor atau tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 96,31 persen.
Jumlah tersebut, terdiri atas 96,44 persen bidang eksekutif ; 89,27 persen bidang legislatif; 98,46 persen bidang yudikatif; dan 98,15 persen bidang BUMN\BUMD.