Legislator: Selama Vaksin Dibiayai Negara, Semua Ikut Aturan Booster Hanya untuk Nakes

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo menegaskan bahwa peruntukan vaksin dosis ketiga atau booster hanya untuk tenaga kesehatan. Hal ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penegasan peruntukan vaksin dosis ketiga itu seiring dengan bocornya rekaman sejumlah pejabat yang mengaku telah mendapat booster. Pengakuan itu bahkan dinyatakan di hadapan Presiden Jokowi.

Rahmat mengatakan jika ada pihak yang mendapatkan booster di luar tenaga kesehatan sebagaimana surat edaran Kemenkes, tentu akan menjadi pertanyaan publik. Sebab sebagaimana aturan yang ada bahwa kalangan di luar nakes belum dibolehkan mendapatkan booster vaksin yang sudah ditentukan.

"Kalau menurut aturannya kan tidak memungkinkan, tidak dibolehkan. Bahkan berulang kali dari juru bicara Kementerian Kesehatan mewakili pemerintah dari sisi vaksin program vaksin ya bahwa vaksin ketiga itu hanya untuk nakes dan SDM yang bergerak di bidang kesehatan, di luar itu belum. Belum ada atau belum dibolehkan," tutur Rahmat kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).

Rahmat mengingatkan bahwa semua pihak harus mengikuti aturan yang ada terkait booster. Mengingat program vaksinasi merupakan pengadaan dan tanggung jawab negara yang mana biayanya diambil dari uang rakyat.

"Karena vaksin itu kan jadi kewajiban negara selama diputuskan oleh negara menjadi seluruhnya menjadi tanggung jawab dan dibiayai negara. Artinya siapapun yang mendapatkan vaksin di Indonesia itu atas biaya rakyat, biaya negara melalui APBN pengadaannya," ujar Rahmat.

Kecuali dikatakan Rahmat, ada pihak yang memang mendapatkan vaksin dosis ketiga di luar vaksin yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Semisal mendapatkan suntikan ketiga dari imunoterapi sel dendritik yang sebelumnya disebut Vaksin Nusantara.

"Nah ini dua hal yang berbeda, bahwa negara belum menyebut imunoterapi Vaksin Nusantara itu belum disebut sebagai vaksin. Jadi gak ada masalah karena itu kan subjeknya pribadi-pribadi dan kemudian kalau toh ada pembiayaan tentu kan masing-masing pribadi. Dan ini toh masih dalam taraf proses penelitian," kata Rahmat.

"Toh kemudian imunoterapi nantinya disebut negara sebagai vaksin pasti akan dibeli oleh negara," sambungnya.

Sementara itu terkait bocornya rekaman pengakuan pejabat ihwal mereka sudah mendapatkan booster, Rahmat tidak ingin berkomentar lebih mendalam. Ia hanya menegaskan adanya aturan berdasarkan surat edaran Kemenkes.

"Jadi saya belum banyak bicara, komentar karena itu kan baru rekaman kesahihan dan keasliannya apakah itu betul sudah divaksin kan saya tidak tahu. Tetapi menurut aturan tidak diizinkan untuk di luar yang sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan," kata Rahmat.

Pejabat Ngaku dapat Booster ke Jokowi

Sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.

Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).

Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.