REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah pejabat melapor ke Presiden Joko Widodo telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Padahal, menurut keterangan Kementerian Kesehatan, suntikan booster hanya untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan.
Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan, penerimaan vaksin dosis ketiga bagi pejabat negara merupakan bentuk diskriminasi.
"Ini (pejabat negara mengaku dapat vaksin booster) diskriminasi namanya," kata Asfinawati kepada Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Asfinawati menjelaskan, berdasarkan dasar hukum sudah jelas mengatur bahwa pelaksanaan vaksin tersebut kewajiban. Menurutnya, harus ada persamaan hak dalam proses tersebut.
Terlebih hal tersebut sudah diatur dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pasal 48 dan Pasal 53. Serta dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tepatnya di Pasal 15 ayat 2.
"UU Kesehatan juga bilang ada persamaan hak dalam kesehatan," ungkapnya.
Untuk itu, ia pun mendesak agar pemberian vaksin dosis ketiga terhadap pejabat negara harus dihentikan. Menurutnya, jika kadung sudah disuntikan maka harus diganti dengan uang pribadi.
"Yang sudah terlanjur harus mengganti dengan uang pribadi agar ada 1 orang yang belum dapat vaksin bisa divaksin," tuturnya.
Lebih lanjut, Asfinawati mengatakan, jika berkaca kejadian di negara lain, seharusnya para pejabat negara yang ketahuan mengaku mendapatkan vaksin dosis ketiga di tengah rakyat membutuhkan harus mundur dari jabatannya.
"Kalau di beberapa negara kelasnya mundur nih. Ini kan bukan situasi biasa tapi darurat. Ada 2 keppres tentang situasi darurat, Jadi keegoisan ini makna dan dampaknya berat, nyawa," tuturnya.
Menurutnya, kejadian seperti ini tidak hanya baru sekali ini saja terjadi. Aktornya, kata dia, tak cuma satu dan selalu berganti-ganti dari pejabat eksekutif hingga legislatif.
Vaksin Dosis Ketiga
Untuk diketahui, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).
Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.
Dalam video tersebut, Wali Kota Andi mengatakan sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.
Presiden Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda, ia menyebut Wali Kota Andi tampak segar.
"Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sambil tertawa ringan.
Presiden Jokowi kemudian bertanya apakah Wali Kota Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara sebagai dosis ketiga. Andi lantas mengatakan ia sedang menunggu vaksin tersebut.
"Pada enggak ngajak-ngajak kita ya," balas Jokowi.
Tak hanya itu, Gubernur Isran Noor juga menyebut bahwa dirinya telah menerima vaksin booster.
"Saya juga sudah booster, tapi Moderna," kata Isran dalam video tersebut.
Mendengar pengakuan para pejabat, Menhan Prabowo kemudian bertanya kepada Presiden Jokowi apakah sudah mendapat vaksin booster atau belum.
"Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak? tanya Prabowo.
"Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer," jawab Jokowi.
Obrolan dalam video tersebut pun viral di media sosial. Para warganet beramai-ramai mempertanyakan pengakuan para pejabat yang sudah menerima vaksin dosis ketiga.
Menurut pernyataan Jubir Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, hingga kini belum ada kelompok lain yang menerima vaksin ketiga (booster) selain para tenaga kesehatan.
"Sampai sekarang, kebijakan kita adalah kita mengutamakan vaksinasi booster ketiga ini kepada nakes saja," ujar Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam sebuah diskusi, Selasa (24/8/2021).
TERPOPULER
