Merapat ke Jokowi, 44 Kursi PAN Bikin Posisi Tawar DPR ke Pemerintah Makin Lemah

Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus memprediksi konerja Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan banyak berubah menjadi lebih baik, seiring bertambahnya kekuatan partai koalisi menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN).

Lucius mengatakan tanpa PAN saja, DPR belakangan dapat memudahkan kebijakan pemerintah yang disetujui lewat DPR. Pemerintah mudah bernegosiasi mengingat penghuni Parlemen didominasi partai koalisi. Kini gabungnya PAN kata Lucius hanya membuat kekuatan koalisi yang sudah besar semakin tak tergoyahkan.

Ia berujar saat ini DPR hanya akan menunggu apa kebijakan pemerintah yang memerlukan persetujuan mereka di Parlemen.

"Proses pembahasan dan pembuatan kesepakatan juga akan cenderung tertutup karena DPR hanya akan menjadi eksekutor dari kesepakatan elit koalisi bersama dengan Presiden. Partisipasi publik akan cenderung diabaikan karena tak ingin mengganggu kenyamanan parpol koalisi menikmati kekuasaan," kata Lucius dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Lucius mengatakan kian bertambahnya keluatan partai koalisi di Parlmen seiring masuknya PAN, menjadikan posisi tawar DPR kian melemah. Hal itu tentu kabar baik bagi pemerintah lantaran dapat memudahkan mereka dalam membuat dan menentukan kebijakan.

"Jadi bersama dengan dominannya koalisi di parlemen, DPR sendiri akan semakin lemah posisi tawarnya di hadapan pemerintah. Pemerintah menjadi kian mudah menentukan arah kebjjakan tanpa kehadiran pikiran kritis dari parlemen," kata Lucius.

Pemerintah Nyaris Tak Terhambat

Kekuatan politik di Parlemen turut mengalami pergeseran seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional ke koalisi pemerintah. Suara partai koalisi yang sebelumnya sudah tambah besar, kini tambah tidak tergoyahkan dengan kehadiran PAN.

Lucius Karus mengatakan dengan bergabungnya PAN membuat kursi parpol koalisi di Parlemen bertambah secara signifikan. Secara keseluruhan koalisi parpol pemerintah di Parlemen kini menjadi 417 kursi, di mana ada tambahan sebanyak 44 kursi dari PAN. 

Sebaliknya, dengan bergabungnya PAN otomatis membuat kursi oposisi di Parlemen menjadi turun hingga tersisa 104 kursi. 

"Dengan kata lain kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen," kata Lucius.

Lucius berujar  penambahan kekuatan parpol koalisi di Parlemen memberikan dampak di mana kebijakan pemerintah semakin mudah untuk mendapat persetujuan DPR. Mengingat keberasaan partai koalisi yang mendominasi Parlemen.

Dominasi kekuasaan di Parlemen di satu sisi memang merupakan satu misi sistem Presidensial. Namun dikatakan Lucius di sisi lain dominasi itu membuat kewenangan check and balances Parlemen berpotensi kian kabur ketika koalisi parpol dibangun sekedar untuk menikmati kekuasaan. 

"Kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan Pemerintah. Itu hanya karena mereka tak mau kenikmatan yang sudah dirasakan akan hilang. Maka apa saja yang diajukan Pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR," kata Lucius.

Sikap yang demikian justru menjadi bahaya serius bagi demokrasi di Indonesia. Lucius mengatakan DPR yang seharusnya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang, kini bakal berubah menjadi kekuatan pendukung pemerintah semata.