Infografis
"Dengan kata lain kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen," kata Lucius.
Lucius berujar penambahan kekuatan parpol koalisi di Parlemen memberikan dampak di mana kebijakan pemerintah semakin mudah untuk mendapat persetujuan DPR. Mengingat keberasaan partai koalisi yang mendominasi Parlemen.
Dominasi kekuasaan di Parlemen di satu sisi memang merupakan satu misi sistem Presidensial. Namun dikatakan Lucius di sisi lain dominasi itu membuat kewenangan check and balances Parlemen berpotensi kian kabur ketika koalisi parpol dibangun sekedar untuk menikmati kekuasaan.
"Kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan Pemerintah. Itu hanya karena mereka tak mau kenikmatan yang sudah dirasakan akan hilang. Maka apa saja yang diajukan Pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR," kata Lucius.
Sikap yang demikian justru menjadi bahaya serius bagi demokrasi di Indonesia. Lucius mengatakan DPR yang seharusnya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang, kini bakal berubah menjadi kekuatan pendukung pemerintah semata.
Gabungnya PAN Solidkan Keputusan di Parlemen?
Bergabungnya Partai Amanat Nasional seolah menjdi angin segar bagi koalisi partai politik di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Sebab dengan keikutsertaan PAN, otomatis kekuatan koalisi bertambah.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus bahkan berharap dengan bergabungnya PAN di koalisi dapat menguatkan kekuatan mereka di Parlemen.
"Yang menarik dari PAN sudah bergabung dengan koalisi ini sehingga diharapkan soliditas lebih bagus keputusan-keputusan terutama di DPR bisa lebih bulat lagi," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (26/8/2021).
Baca Juga: Ogah Kegeeran Masuk Koalisi, PAN Ngaku Masih Tunggu Pernyataan Resmi Jokowi
Masih dari Parlemen, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menanggapi ihwal diajaknya PAN dalam pertemuan di Istana Negara bersama Presiden Jokowi, Rabu kemarin.
