Gugat ke MK, Dekan Ini Sebut Ada Kesalahan Tafsir Terkait Larangan Narkotika untuk Medis

Suara.com - Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, Asmin Fransiska menilai perlu adanya peninjauan kembali terhadap Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasalnya, selama ini terdapat kesalahan tafsir terkait pelarangan penggunakan narkotika bagi medis.

Asmin mengungkapkan bahwa narkoba merupakan obat dan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Di sejumlah negara seperti Jerman, Italia, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Israel, dan Australia sudah memanfaatkan narkoba berjenis ganja bagi pelayanan kesehatan.

Namun di Indonesia, ganja masih masuk ke dalam narkotika golongan I sehingga tidak bisa digunakan untuk pelayanan medis.

"Kesalahan tafsir atas pelarangan amatlah merugikan Indonesia, saatnya Indoneisa melihat dan meninjau kembali UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang melarang penggunaan narkotika bagi kesehtaan tanpa penundaan," kata Asmin saat menyampaikan keterangan sebagai ahli pemohon pada sidang uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digelar Mahkamah Konstitusi, Senin (30/8/2021).

Asmin menilai kalau pelarangan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan itu sangat merugikan Indonesia yang hanya didasari pada konteks keamanan. Menurutnya Indonesia lupa dengan tujuan Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961.

Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang melarang produksi dan penyediaan narkotika tertentu serta obat-obatan kecuali untuk penanganan medis dan penelitian.

Di sisi lain, hak masyarakat atas kesehatan dijamin oleh konstitusi negara senada dengan kewajiban hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 12 Konvenan Internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya.

"Penggolongan yang menjadi suplemen dari UU Narkotika juga tidak boleh bertentangan bahkan luput dari prinsip pemenuhan hak asasi warga terutama hak atas kesehatan," ujarnya.  

Kemudian Asmin mengungkapkan adanya kontradiksi antara Pasal 8 UU 35/2009 dengan tujuan dan maksud legislasi itu sendiri yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan layanan kesehatan, mencegah, melindungi dan menyelematkan bangsa Indonesia serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika.

Sebagai informasi, Ayat 1 Pasal 8 UU 35/2009 berbunyi narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat 2 berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Serta maksud untuk memberikan hak asasi atas kesehatan individu yang tertuang dalam UU kesehatan 36/2009 serta maksud dari pemberian layanan seutuhnya mulai dari pencegahan hingga pengobatan," ungkapnya.

Mengutip Antara, Asmin hadir bersama dengan ahli lainnya yakni guru besar kimia bahan alam Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh Musri Usman dan ahli obat-obatan dari Imperial College London, David Nutt.

Pemohon uji materi penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 adalah Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform, dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Dalam sidang sebelumnya pada 20 April 2021, pemohon menyampaikan narasi ilmiah sehubungan dengan perbandingan dari negara-negara lainnya di dunia yang menggunakan terapi ganja sebagai bagian dari pengobatan untuk penderita cerebral palsy atau lumpuh otak.

Menurut pemohon, ketentuan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari narkotika golongan I.

Sementara itu, dalam sidang pada hari Selasa (10/8), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Arianti Anaya, yang mewakili pemerintah menjelaskan bahwa larangan penggunaan minyak ganja ataupun ganja untuk tujuan medis belum dapat dilakukan di Indonesia.

Selain karena sulitnya pengawasan penggunaan ganja jika dilihat dari letak geografis Indonesia, Arianti juga menyebut belum ada bukti manfaat klinis dari penggunaan ganja ataupun minyak ganja untuk pengobatan di Indonesia.

Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada hari Selasa (14/9) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan dari tiga orang ahli pemohon berikutnya.