Suara.com - Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Azis Syamsuddin yang kini sedang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengenai status hukum Waketum Golkar itu, menurut Supriansa hal itu juga merupakan kewenangan dari tim penyidik KPK.
"Menyangkut masalah status, kami kan tidak tahu. Itu adalah urusan penyidik (KPK)," kata Supriansa di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (7/9/2021).
Supriansa mengatakan bahwa Partai Golkar menilai apa yang sedang berjalan mengenai proses hukum terhadap Azis sudah berajalan dengan baik. Ia berharap Azis tetap tegar melalui semua permasalahan.
Kendari begitu, selama belum ada status hukum terhadap Azis, Partai Golkar masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
"Bahwa mari kita mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap masalah yang menimpa saudara kita Pak Azis," ujar Supriansa.
Desakan Agar Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka
Sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus meminta KPK segera menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka.
Petrus, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/8/2021), menyebut fakta keterlibatan Azis dalam dugaan kasus korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara M Syahrial dan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sudah sangat terang-benderang.
"Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Syahrial dan pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Robin semakin memperjelas peran dan keterlibatan Azis. Azis terlihat berusaha merintangi penyidikan dugaan korupsi Syahrial di KPK," kata Petrus.
Ia pun mengutip pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri pada 24 April 2021 yang menyebut peran Azis dalam memfasilitasi dan membantu mempertemukan Robin dengan Syahrial.
Diketahui, pada 24 April 2021 adalah jumpa pers KPK dihadiri oleh Firli terkait penahanan Syahrial yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Robin dan advokat Maskur Husain dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.
Kemudian, kata dia, dalam pembacaan surat dakwaan terhadap Syahrial oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada 12 Juli 2021 telah membeberkan peran Azis untuk menghentikan perkara.
Disebutkan juga Azis berperan memfasilitasi Syahrial bertemu dengan Robin di rumah jabatan Wakil Ketua DPR. Selanjutnya, fakta persidangan terkait kesepakatan Syahrial membayar uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Robin untuk menghentikan penyidikan.
Fakta lain, lanjut Petrus, adalah hasil penelusuran dan putusan Dewas KPK yang menyebut Robin menerima uang dari Azis sebesar Rp3,15 miliar. Uang itu diduga untuk menghentikan perkara di Lampung Tengah terkait dengan Aliza Gunado.
"Dari fakta-fakta itu, ada beberapa peristiwa pidana korupsi yang melibatkan Azis. Mulai dari suap, permufakatan jahat untuk menghentikan penyidikan dan larangan bagi pegawai KPK bertemu pihak yang sedang diperiksa KPK. Jadi, sudah cukup kuat alasan untuk naikan status Azis dari saksi menjadi tersangka disertai penahanan, mengingat masa cekal Azis akan segera berakhir," ujar Petrus.
TERPOPULER
