Meski demikian, kelompok elit yang mendominasi Lebanon sejak Perang Saudara 1975-1990, diyakini berkepentingan merawat sistem perekonomian yang ada saat ini.
"Merestrukturisasi perusahaan negara akan berdampak besar pada partai-partai politik, karena sudah menjadi sumber keuangan mereka,” kata dia. "Bagaimana mungkin mereka akan bersedia menerima reformasi?” imbuhnya.
Sejak ledakan di pelabuhan
Beirut yang memaksakan lengsernya pemerintahan Perdana Menteri Hassan Diab, lebih dari setahun lalu, Lebanon diperintah oleh kabinet transisi dengan Diab sebagai pelaksana tugas kepala pemerintahan.
Saat mengumumkan bubarnya kabinet transisi, Agustus silam, dia menyebut masalah terbesar Lebanon adalah "sistem korupsi” yang tidak hanya "mengakar kuat di semua lembaga negara” tetapi juga menjadi "lebih besar ketimbang negara,” dan sedemikian kuat sehingga negara "tidak lagi mampu melawannya,” kata dia seperti dilansir New York Times. rzn/pkp (afp, dpa, nytimes)
