alexametrics

Usulan Anggaran Pemilu 2024 Naik 3 Kali Lipat, Guspardi DPR: KPU Harusnya Lebih Kreatif

Bangun Santoso | Novian Ardiansyah
Usulan Anggaran Pemilu 2024 Naik 3 Kali Lipat, Guspardi DPR: KPU Harusnya Lebih Kreatif
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Dok. DPR)

Usulan anggaran Pemilu 2024 oleh KPU mencapai Rp 86,2 triliun, naik tiga kali lipat dari Pemilu 2019

Suara.com - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, KPU seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan anggaran Pemilu. Hal itu menyusul naiknya usulan anggaran Pemilu 2024 tiga kali lipat dari pemilihan umum sebelumnya.

Guspardi mencatat, pada Pemilu 2014 anggaran sekitar Rp 16 triliun dan Pemilu 2019 sekitar Rp 27 triliun.

"Sedangkan usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 86,2 triliun, artinya terjadi kenaikan lebih tiga kali lipat. KPU seharusnya bisa kreatif dan inovatif dalam merencanakan anggaran. Juga memperlihatkan kepekaan dengan kondisi pandemi Covid-19," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Menurut Guspardi, bengkaknya anggaran Pemilu 2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah anggaran untuk honor petugas Pemilu, infrastruktur kantor, hingga operasional kendaraan.

Baca Juga: PKB: Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 Triliun Setara 30 Persen Biaya Ibu Kota Baru

"Ketua KPU mengatakan 70 persen dari total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 86,2 triliun. Jika dikalkulasi, berarti lebih Rp 60 triliun tersedot hanya untuk honorarium," kata Guspardi.

Tingginya anggaran untuk honorarium itu lantaran kekinian KPU mengusulkan honor petugas badan ad hoc sesuai upah minimum regional (UMR) di daerah masing-masing. Mulai dari honor untuk PPS, PPK, KPPS dan lain-lain.

Sementara itu, untuk pengadaan infrastruktur kantor yang turut dianggarkan sekitar Rp 3,2 triliun. Di sisi lain, anggaran untuk mobilitas sekitar Rp 287 miliar.

Menanggapi itu, Guspardi menilai sebaiknya KPU tidak harus membangun kantor baru. KPU bisa menggunakan gedung milik pemerintah daerah.

Guspardi menyebut KPU pusat hanya perlu melakukan pendekatan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai fasilitator kepada kepala daerah untuk meminjamkan kantor yang mereka kelola.

Baca Juga: Target Menang Pemilu 2024, PPP Gandeng Anak Muda Bersinergi Bangun Negeri

"Lalu pengadaan mobilitas yang jumlahnya kalau tidak salah Rp 287 M. Nilainya juga tidak sedikit kan. Kenapa juga tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada," imbuh Guspardi.

Komentar