REGIONAL:
Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menerima aduan dan membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para sopir logistik terkait syarat perjalanan selama masa pandemi Covid-19.
Sebelum diterima oleh KSP, para sopir logistik yang tergabung dalam Konfederasi Sopir Logistik Indonesia berencana untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis (23/9) mendatang. Dalam aksinya mereka menuntut kemudahan syarat perjalanan kepada pemerintah.
Namun, rencana aksi demonstrasi ini batal setelah perwakilan sopir logistik bertemu dan berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
"Pada hari Kamis, kami ingin menggelar aksi demonstrasi serentak seluruh Indonesia, namun hari ini kami ditemui oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan besar harapan kami agar KSP Moeldoko bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para sopir," kata Hadi, salah satu perwakilan dari Konfederasi Sopir Logistik Indonesia.
Para sopir mengeluhkan tentang syarat perjalanan yang dianggap masih menyulitkan mereka untuk mendistribusikan logistik antar daerah dan antar pulau.
Diantaranya adalah syarat tes rapid antigen bagi para sopir logistik, terutama yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Mereka mengaku syarat rapid antigen ini berlaku bagi semua sopir baik yang sudah maupun belum divaksinasi. Namun sayangnya jam pelayanan tes rapid antigen gratis ini masih sangat terbatas, yakni dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam.
Para sopir pun mengeluhkan pengiriman logistik di malam hari yang terhambat karena syarat tes rapid antigen ini. Bahkan, tak jarang hal ini juga menyebabkan penumpukan antrian di pelabuhan.
Mendengar aduan tersebut, Moeldoko langsung menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk berkoordinasi memecahkan permasalahan para sopir logistik.
"Saya sudah menghubungi Menkes Budi Gunadi dan menjelaskan semua permasalahan para sopir. Beliau akan mendorong percepatan program vaksinasi untuk semua sopir logistik," kata Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko juga mengatakan bahwa KSP telah meminta Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan protokol baru syarat perjalanan untuk sopir logistik.
Lebih lanjut, Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro juga mengatakan bahwa KSP akan memfasilitasi vaksinasi gratis untuk para sopir logistik yang masih belum menerima vaksin.
TERPOPULER
