alexametrics

Cegah Klaster PTM, Pemerintah akan Random Tes Covid-19 Minimal Sebulan Sekali di Sekolah

Chandra Iswinarno | Stephanus Aranditio
Cegah Klaster PTM, Pemerintah akan Random Tes Covid-19 Minimal Sebulan Sekali di Sekolah
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (tangkapan layar/ist)

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan melakukan tes Covid-19 secara acak setiap bulannya, kepada warga sekolah untuk mengevaluasi proses PTM terbatas.

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan melakukan tes Covid-19 secara acak setiap bulannya, kepada warga sekolah untuk mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Budi mengatakan, ada perubahan strategi pengendalian pandemi di sekolah dengan cara pelacakan melalui cara tes Covid-19 rutin minimal sebulan sekali, bukan lagi tes saat ada gejala Covid-19.

"Strateginya akan kita ubah, ini juga dilakukan di China. Jadi yang tadinya surveilansnya passive case finding menjadi active case finding," kata Budi dalam jumpa pers virtual, Senin (27/9/2021).

Dia merinci, nantinya 10 persen dari total sekolah yang menggelar tatap muka di satu daerah akan dipilih sebagai sampel per kecamatan, kemudian di tiap sekolah ada dipilih 30 siswa dan tiga tenaga pendidik untuk di tes swab PCR.

Baca Juga: Antisipasi Klaster PTM, Ganjar Minta Percepat Vaksinasi Remaja

"Ini biayanya sudah kita hitung, 520 ribu sekolah dan 73 juta orang kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan, atau sekitar Rp 30 ribu per hari, sangat make sense," jelasnya.

Nantinya jika ditemukan ada kasus positif Covid-19 di sekolah dengan test positivity rate di bawah 1 persen akan dilakukan tracing terhadap kontak erat dan wajib karantina, namun sekolah tetap dibuka untuk yang tidak termasuk kontak erat.

Jika test positivity rate sekolahnya di antara 1-5 persen maka seluruh rombongan belajarnya harus dites dan karantina, namun sekolah tetap dibuka untuk yang tidak termasuk kontak erat.

Tetapi, jika test positivity rate sekolahnya di atas 5 persen maka semua anggota sekolah harus dites dan karantina, sekolah wajib ditutup dan PTM Terbatas dihentikan sementara.

"Sekolahnya online dulu selama 14 hari, sambil kita bersihkan, protokol kesehatannya diperbaiki, baru kita masukkan lagi, kalau outbreak kita kuncinya satu sekolah saja, tidak usah semua sekolah ditutup, sekolah lain tetap bisa jalan," tegasnya.

Baca Juga: PTM Tahap 2, Hanya 71 Sekolah di Jakarta Barat Lolos Asesmen

Budi menyebut jika sekolah terus menerus ditutup maka akan lebih banyak kerugian yang dirasakan seperti penurunan indeks pembangunan manusia karena terhambat oleh pembelajaran jarak jauh atau sekolah online.

Komentar