Di negeri seperti Kenya, Suriah, Sierra Leone, Sudan dan Haiti, tingkat vaksinasi sekarang belum mencapai5 persen di masing-masing negara tersebut.
Lembaga hak asasi Amnesty International mengatakan penghapusan paten akan membuat negara-negara bisa meningkatkan dan melakukan diversifikasi seluruh produk covid-19 termasuk vaksin.
Kim Mulholland dari Lembaga Institut Penelitian Anak-anak Murdoch di Australia mengatakan dana pengembangan teknologi vaksin covid-19 berasal dari masyarakat, karenanya vaksin adalah milik semua orang.
"Jadi saya melihat vaksin ini adalah aset milik komunitas yang dibutuhkan dalam situasi darurat global saat ini."
Tapi pandangan dari perusahaan farmasi sangatlah berbeda.
Asosiasi perusahaan farmasi di Australia, yakni Medicines Australia, mengatakan penghapusan hak paten vaksin covid malah akan memperlemah usaha vaksinasi yang dilakukan sekarang.
CEO Medicines Australia, Elizabeth de Somer, mengatakan kepada ABC bahwa hak paten melindungi investasi yang sudah dihabiskan oleh perusahaan farmasi untuk menemukan obat-obatan baru.
Menurutnya tanpa adanya perlindungan paten maka perusahaan akan cenderung tidak mau menghasilkan produk baru.
Baca Juga: Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
"Diperlukan investasi besar dalam usaha menemukan sesuatu yang akhirnya bisa berguna bagi kita semua," kata Elizabeth.
Menurutnya juga yang menjadi penghalang mempercepat vaksinasi di dunia bukanlah masalah paten, melainkan keterbatasan infrastruktur kesehatan dan kapasitas di masing-masing negara.
"Yang ada hanyalah memberikan resepnya saja."
Mengapa Australia mendukung penghapusan paten?
Setelah sebelumnya tidak menyatakan mendukung sepenuhnya penghapusan paten, Australia sekarang secara terbuka mendukung usaha tersebut.
Bulan lalu Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan mengatakan Australia sekarang bekerja sama dengan negara-negara lain guna memastikan adanya konsensus soal ini.
