Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan surat dakwaan tersangka eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles dalam kasus korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur. Yoory akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyerahkan sepenuhnya penahanan tersangka Yoory kepada majelis hakim.
"Penahanan Terdakwa telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor," kata Ali dikonfirmasi, Sabtu (9/10/2021).
Ali mengatakan Jaksa KPK tinggal menunggu majelis hakim menentukan jadwal persidangan perdana dengan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut.
"Tim Jaksa selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ucapnya
Yoory didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Sebelumnya, Penyidik KPK juga sudah merampungkan berkas para tersangka lain dalam kasus korupsi lahan Munjul. Mereka yakni, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian; Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI): dan tersangka korporasi PT. AP.
Jaksa KPK kini tengah menyusun surat dakwaan dan rencana sidang juga akan digelar di PN Tipikor, Jakarta Pusat.
KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul telah melawan hukum. Di mana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.
Baca Juga: Peninjauan Barang Bukti Sidang Tipikor Pembangunan Masjid Sriwijaya
Tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan di awal antara Anja dengan Perumda Jaya, sebelum proses negosiasi dilakukan.
Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.
"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.
