alexametrics

Jokowi Disebut Tak Ingin Kekuasaan Digergaji jika Pemilu Ikut Usulan KPU

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah
Jokowi Disebut Tak Ingin Kekuasaan Digergaji jika Pemilu Ikut Usulan KPU
Capres petahana Jokowi dapat ucapan selamat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Try Sutrisno. (Suara.com/Umay Saleh)

Ada kepentingan antara kedua belah pihak yang menyebabkan hingga kini tanggal pencoblosan Pemilu 2024 belum diputuskan.

Suara.com - Analis Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa jalan buntu soal penetapan jadwal pelaksanana Pemilu 2024 merupakan pertempuran antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi.

Ada kepentingan antara kedua belah pihak yang menyebabkan hingga kini tanggal pencoblosan Pemilu 2024 belum diputuskan.

Pangi sendiri merasa heran, sebab baru kali ini pemerintah terkesan mencampuri persoalan penetapan tanggal pencoblosan dengan ikut memberikan usulan. Pemerintah mengusulkan Pemilu terlaksana 15 Mei 2024. Usulan itu mundur beberapa bulan dari usulan KPU pada 21 Februari 2024.

"Coba lihat penyelenggara Pemilu berkelahi dengan pemerintah hari ini. Menetapkan otoritas tanggal Pemilu itu sebetulnya otoritas zonasi KPU tapi kenapa bertemur di situ? Saya tahu jawabannya karena kalau Pemilunya di Februari itu kekuasaan digergaji angin, habis," kata Pangi di dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Megawati Belum Tentu Jagokan Puan, Kader-kader Potensial Bisa Diusung PDIP di Pilpres 2024

Kekuasaan habis digergaji angin yang dimaksud ialah kekuasaan yang dimiliki Jokowi selaku Presiden RI.

Dalam pemilihan presiden 2024, Pangi berujar bahwa Jokowi menajdi salah satu dari tiga king maker yang akan menentukan peta koalisi maupun pasangn capres-cawapres. Di luar Jokowi, dua king maker lainnya ialah merujuk kepada Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah dalam hal ini Jokowi memang sengaja mengusulkan tanggal pencoblosan pada Mei. Tujuannya ialah agar jeda waktu antara pemungutan suara hingga pada tanggal pelantikan pada Oktober 2024 tidak terlalu jauh.

Berbeda misalnya jika kemudian pencoblsan mengikuti jadwal KPU, yakni dilaksanakan pada Februari 2024. Hal itu tentu memberikan rentang waktu yang lebih panjang. Mengingat nantinya presiden terpilih akan lebih dulu diketahui sampai akhirnya menunggu waktu dilantik Oktober di tahun yang sama.

"Jadi Pak Jokowi sebagai king maker agak susah karena enggak bisa ngatur lagi. Papan caturnya sudah kacau itu. Mulai dari APBN-nya, yang sudah mulai persiapan Pemilu. Menurut saya agak susah dia ngatur permainan," kata Pangi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta BUMN-BUMN Kecil Dilebur, Ini Alasannya

Sementara itu di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai utama pengusung dan pendukung Presiden Jokowi justru memiliki sikap yang berbeda dengan pemerintah terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. PDI Perjuangan lebih condong mengikuti usulan KPU.

Komentar