Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Akan Serahkan Nama ke DPR Awal November

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:36 WIB
Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Akan Serahkan Nama ke DPR Awal November
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program PPRA LXII dan PPSA XXIII 2021 Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). [Dok.ANTARA]

Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya memperkirakan Presiden Joko Widodo baru akan mengirim nama calon Panglima TNI pada awal November 2021 ke parlemen. DPR masih memberikan waktu kepada Jokowi terkait calon Panglima TNI pengganti Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto.

"Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Dan memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya," kata Meutya ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021).

Meutya mengatakan, kekinian DPR sedang menjalani masa reses sampai dengan 30 Oktober 2021. Sehingga menurutnya, tak perlu diburu-buru terkait dengan proses pergantian Panglima TNI tersebut.

"Jadi saya rasa nggak apa-apa DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," tuturnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan masih ada waktu bila surat presiden terkait pengganti calon Panglima TNI masuk di awal November. Jika surat sudah masuk, nantinya Komisi I akan menggelar tahapan seperti fit and proper test.

"Tapi terkait kapan fit and proper dan lain-lain itu nanti setelah di paripurna diumumkan sudah ada surat masuk Presiden, Komisi I akan menggelar rapat untuk menentukan gitu kapan harinya," tandasnya.

Pengganti Panglima

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesegera mungkin akan mengirimkan surat presiden terkait pergantian Panglima TNI Hadi Tjahjanto kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pratikno mengatakan bahwa waktu untuk mengirimkan surpres Panglima TNI masih cukup. Mengingat masa pensiun Hadi masih November 2021.

"Jadi saya sampaikan kita akan sampaikan secepatnya karena waktunya masih cukup untuk pergantian Panglima. Panglima itu kan masa jabatan sampai akhir November," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Kendati begitu, Pratikno sudah berkoordinasi jauh hari dengan Ketua DPR Puan Maharani menyoal pengajuan nama Panglima TNI.

Meski demikian hingga saat ini belum ada waktu pasti kapan surat tersebut akan dikirim.

"Jadi kita masih cukup punya waktu. Kami juga telah berkoordinasi dengan ketua DPR untuk pengusulan panglima. Tapi yang jelas kita akan serahkan secepatnya dan ada waktu bagi DPR untuk," kata Pratikno.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

CEK FAKTA: Jokowi Presiden Pertama Indonesia yang Menginjakkan Kaki di Papua, Benarkah?

CEK FAKTA: Jokowi Presiden Pertama Indonesia yang Menginjakkan Kaki di Papua, Benarkah?

News | Senin, 18 Oktober 2021 | 15:19 WIB

Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank

Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank

DPR | Senin, 18 Oktober 2021 | 12:05 WIB

Timses Jokowi Jadi Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Pakar Tata Negara Sorot Bahaya Ini

Timses Jokowi Jadi Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Pakar Tata Negara Sorot Bahaya Ini

Sumbar | Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB

Indonesia Juara Piala Thomas, Jokowi Komentari Selebrasi Jonatan Christie

Indonesia Juara Piala Thomas, Jokowi Komentari Selebrasi Jonatan Christie

Sport | Senin, 18 Oktober 2021 | 07:49 WIB

Terkini

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:01 WIB