Dalam Sidang MK, Ahli Sebut UU PSDN Bertentangan dengan UUD 1945

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:24 WIB
Dalam Sidang MK, Ahli Sebut UU PSDN Bertentangan dengan UUD 1945
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perihal Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara Terhadap UUD RI Tahun 1945. (tangkap layar)

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perihal Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara Terhadap UUD RI Tahun 1945. Sidang dengan perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 itu berlangsung secara luring dan daring, Senin (25/10/2021).

Menurut keterangan ahli Aan Eko Widiarto, komponen cadangan (komcad) yang diatur dalam UU PSDN dianggap bertentangan dengan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasr 1945.

Aan mengatakan dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan kalau TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan, sementara rakyat menjadi kekuatan pendukung.

Sedangkan ia melihat dalam UU PSDN justru ada ketentuan yang mencampuradukkan kekuatan utama dengan kekuatan pendukung.

"Seluruh ketentuan yang mengatur komponen cadangan dalam UU PSDN bertentangan dalam pasal 30 Ayat 2 UUD 1945," kata Aan dalam paparannya yang disiarkan langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi (MK), Senin.

Keberadaan komcad dianggap Aan menimbulkan ketidakjelasan kedudukan warga negara seperti yang termaktub dalam Pasal 28 Pasal 1 UU PSDN. Dalam pasal itu dijelaskan kalau komcad terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana nasional.

Kemudian komcad disebut merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.

Namun pada Pasal 29 UU PSDN dijelaskan kalau komcad disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer serta ancaman hibrida. Masih dalam pasal yang sama, warga negara yang dimaksud bukan anggota TNI maupun Polri.

"Dengan demikian apabila dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memeprkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida maka mengalami kerancuan status warga negara tersebut statusnya sebagai warga negara sipil atau warga negara yang menjadi anggota TNI/Polri."

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Asal Usul Rumusan Pancasila Hingga Jadi 5 Sila Saat ini

Asal Usul Rumusan Pancasila Hingga Jadi 5 Sila Saat ini

Jogja | Jum'at, 22 Oktober 2021 | 08:20 WIB

Daftar Kewenangan Presiden, Dapat Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi

Daftar Kewenangan Presiden, Dapat Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi

Jogja | Jum'at, 22 Oktober 2021 | 07:45 WIB

Pembukaan UUD 1945, Sejarah Hingga Rincian Makna Isi Per Alenia

Pembukaan UUD 1945, Sejarah Hingga Rincian Makna Isi Per Alenia

Jogja | Kamis, 21 Oktober 2021 | 06:25 WIB

Sejarah Panjang Keberadaan Lembaga Negara di Indonesia

Sejarah Panjang Keberadaan Lembaga Negara di Indonesia

Jogja | Selasa, 19 Oktober 2021 | 07:25 WIB

Terkini

PKS Minta Menhut Tak Izinkan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

PKS Minta Menhut Tak Izinkan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

News | Sabtu, 21 November 2026 | 08:05 WIB

Prabowo Hadiri Forum Bisnis Indonesia-China, 35 Kesepakatan Capai Rp274 Triliun

Prabowo Hadiri Forum Bisnis Indonesia-China, 35 Kesepakatan Capai Rp274 Triliun

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 08:00 WIB

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:51 WIB

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Jatim | Sabtu, 21 November 2026 | 07:43 WIB

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 07:37 WIB

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Lampung | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

News | Sabtu, 21 November 2026 | 07:13 WIB

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 07:00 WIB

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

×