Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki misi yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia, salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pendidikan. Akan tetapi, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Nisaaul Muthiah menilai misi tersebut belum dijalankan dengan maksimal.
Nisaaul melihat kalau sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih membutuhkan banyak perbaikan. Mulai dari aspek sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pendidikan, maupun infrastruktur penunjang proses belajar.
Ia lantas memaparkan hasil studi terbaru dari Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2018 yang menunjukkan kalau rata-rata kemampuan membaca anak usia 15 tahun di Indonesia berada di peringkat 77 dari 77 negara. Sementara itu, rata-rata kemampuan matematika dan ilmu pengetahuan berada di peringkat 72 dan 70 dari 78 negara.
"Skor PISA yang diperoleh Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan dibanding skor PISA Indonesia tahun 2015," kata Nisaaul dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Rabu (27/10/2021).
Nisaaul mengungkapkan kalau rata kemampuan membaca anak Indonesia pada 2018 sebesar 371 poin. Padahal pada 2015 rata-rata membaca sempat mencapai 397 poin.
Sedangkan untuk rata-rata kemampuan matematika pada 2018 sebesar 379 poin. Pada 2015 justru lebih besar yakni 386 poin.
"Begitu pula dengan rata-rata kemampuan ilmu pengetahuan yang pada tahun 2015 sebesar 403 poin, di tahun 2018 turun menjadi 396 poin. Nilai-nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang sebesar 487 (rata-rata kemampuan membaca) dan 489 poin (rata-rata kemampuan matematika dan ilmu pengetahuan)," ujarnya.
Nisaaul juga menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2018, jumlah murid di Indonesia yang dapat masuk ke level pendidikan menengah memang meningkat, namun peningkatan tersebut tidak disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan yang diberikan. Menurutnya Kemendikbud Ristek perlu melakukan perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Peningkatan jumlah siswa yang memasuki pendidikan menengah harus disertai dengan perbaikan kualitas guru, kurikulum, strategi pedagogi, dan infrastruktur penunjang pendidikan. Menurutnya langkah tersebut dapat dimulai dengan memperbaiki kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Baca Juga: Menaker Janji Lindungi Pekerja Migran dari Berangkat Hingga Pulang
"Kemendikbud Ristek juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera mewujudkan pemerataan akses internet. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya reformasi sistem pendidikan yang dijanjkan oleh Presiden Jokowi dapat terwujud," ungkapnya.
