REGIONAL:
Suara.com - Panglima militer Sudan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan berjanji tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan mana pun di masa depan setelah masa transisi menuju pemerintahan sipil.
Burhan akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil usai didemo besar-besaran oleh masyarakat serta dikecam oleh berbagai negara dan PBB.
Mengutip Al Jazeera, Senin (8/11/2021), protes anti-kudeta nasional telah terjadi sejak perebutan kekuasaan pada 25 Oktober lalu. Namun, demonstrasi tersebut telah dipenuhi dengan tindakan keras yang mematikan.
Menurut Komite Pusat Dokter Sudan (CCSD), setidaknya 14 orang tewas dan sekitar 300 orang terluka dalam demonstrasi tersebut.
“Ini adalah janji kami, janji yang kami buat untuk diri kami sendiri, rakyat Sudan, dan komunitas internasional, bahwa kami berkomitmen untuk menyelesaikan transisi demokrasi, mengadakan pemilihan tepat waktu,” kata Burhan kepada Al Jazeera.
“Dan berkomitmen untuk tidak menghentikan aktivitas politik apa pun selagi berlangsung damai dan dalam batas-batas deklarasi konstitusional dan bagian-bagian yang belum ditangguhkan,” lanjut Burhan.
“Kami berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil dengan kompetensi nasional dan kami berjanji untuk menjaga transisi dari campur tangan apa pun yang dapat menghalanginya.”
Namun, Burhan membantah bahwa pihak militer Sudan bertanggung jawab atas kematian para pendemo yang menentang kudeta.
"Tentara Sudan tidak membunuh warga dan ada komite investigasi untuk mengungkap apa yang terjadi," kata Burhan.
Wawancara tersebut disiarkan ketika demonstrasi anti-kudeta berlanjut di Khartoum dan beberapa kota lain, meningkatkan tekanan terhadap militer di tengah krisis politik yang berkelanjutan.
Puluhan guru berunjuk rasa melawan tentara di luar kementerian pendidikan di Khartoum. Menurut serikat guru, setidaknya 80 demonstran ditangkap di Khartoum pada Minggu (7/11/2021). Tidak ada laporan korban jiwa.
Resul Serdar, Koresponden Al Jazeera yang berbicara dengan Burhan, melaporkan bahwa Burhan berpendapat orang-orang memiliki hak untuk memprotes secara damai.
“Burhan mengatakan pembicaraan sedang berlangsung dengan partai politik dan tokoh-tokoh termasuk perdana menteri yang digulingkan, Abdalla Hamdok, (mengenai) mencapai konsensus untuk membentuk pemerintahan,” jelas Serdar, melaporkan dari Khartoum.
“Dia mengatakan dia berharap untuk mencapai kesepakatan dalam 24 jam ke depan, meskipun ada beberapa kendala,” lanjut Serdar.
(Jacinta Aura Maharani)
TERPOPULER
