Infografis
Tubagus menjawab, analisis itu berupa menemukan suatu tindak pidana. Jika akan ada pengerahan massa dalam jumlah banyak ke Polda Metro Jaya, kata Tubagus, maka lahir tindak pidana baru, yaitu kerumunan massa - mengingat saat itu Ibu Kota sedang dalam aturan PSBB di tengah pandemi Covid-19.
"Sehingga, perlu dilakukan kontrol monitoring masa yang akan datang," jawab Tubagus.
Surat perintah penyelidikan itu, ditujukan pada Subdit III Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Lantas, JPU bertanya pada Tubagus, kepada siapa perintah itu ditujukan.
Tubagus mengatakan, "Kasubdit III Resmob bersama anggotanya".
Perintah itu, lanjut Tubagus, ditujukan untuk mengetahui kantong massa Rizieq yang berada di beberapa tempat. Misalnya, Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Jawa Barat.
Dakwaan Jaksa
Dalam surat dakwaan yang dibacakan, terdakwa Briptu Fikri dan Ipda Yusmin didakwa melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama. Dalam kasus ini, total enam eks Laskar FPI tewas tertembus timah panas.
Atas hal itu, jaksa menyatakan, perbuatan Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Dirkrimum PMJ Hadir Jadi Saksi
