REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani mengklaim, bahwa partainya tidak punya posisi untuk menyampaikan keberatan atau pun memberikan dorongan agar Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjadi Panglima TNI.
Menurutnya, tak ada gunanya mendorong figur tertentu masuk kabinet, pasalnya Presiden Joko Widodo punya pertimbangan tersendiri.
"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
"Karena soal soal seperti ini menurut hemat saya tidak ada gunanya juga pihak luar mendorong dorong karena Presiden itu punya pertimbangan dan keputusannya sendiri," sambungnya.
Arsul mengatakan, berdasarkan pengamatannya, kebiasaan Jokowi dalam menentukan kebijakan bukan berarti tidak mau diberikan masukan. Hanya saja, terkait dengan kabinet Jokowi akan bersifat aktif akan meminta secara langsung kepada koalisinya.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul ngusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya ke sia-siaan saja," tuturnya.
Lebih lanjut, kata Arsul, hal itu seperti terjadi pada pemilihan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, kala itu banyak yang mengusulkan nama-nama tertentu namun justru Jokowi memilih Listyo.
"Saya tidak yakin ada yang mengusulkan Pak Listyo, tapi itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," tandasnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar. Ia meminta awak media menunggu waktunya.
"Itu tunggu saja waktunya. Kita belum bisa memberikan apa jawaban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Moeldoko menuturkan, saat pensiun dari jabatan Panglima TNI, tidak harus mendapatkan jabatan baru. Hal tersebut diungkapkannya lantaran pernah menjabat sebagai Panglima TNI.
Ia menceritakan ketika itu saat masa purnabakti, ia tidak memiliki jabatan apa pun selama 2,5 tahun. Namun waktu tersebut ia gunakan bersama keluarga.
"Seperti saya dulu dua setengah tahun waktu istirahat dan itu cukup nyaman bagi siapapun setelah bertugas, setelah mengemban tugas saya kemarin 35 tahun, punya kesempatan 2,5 tahun betul-betul sangat berarti bagi keluarga dan saya sendiri apa menikmati waktu yang ada," kata Moeldoko.
"Itu jadi tidak harus habis pensiun mendapatkan jabatan baru dan seterudnya. Saya pikir apa yang saya rasakan juga sangat menarik bisa menikmati sesuatu yang berbeda selama 2,5 tahun," sambungnya.
Saat ditanya soal adanya kritikan pemilihan calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, yang dinilai telah mengesampingkan tradisi rotasi 3 matra TNI, Moeldoko tak mempermasalahkan hal tersebut.
TERPOPULER
