Telegram Panglima Atur Pemanggilan Prajurit TNI, KPK: Tak Hambat Proses Penegakan Hukum
"Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK," ungkapnya.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal surat telegram Tentara Nasional Indonesia (TNI) bernomor ST/1221/2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Surat telegram itu diterbitkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebelum memasuki masa pensiun.
Terkait hal itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut lembaganya menghormati setiap prosedur kebijakan yang dilakukan TNI tersebut.
"KPK menghormati aturan mengenai mekanisme dan prosedur di internal TNI dimaksud," kata Ali dikonfirmasi, Selasa (23/11/2021).
Ali pun meyakini kebijakan yang dikeluarkan TNI tersebut tidak akan mengganggu setiap proses sesuai prosedur yang dilakukan oleh instansi penegak hukum.
"Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK," ungkapnya.
Apalagi, kata Ali, dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan.
"Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi," ujar Ali
Ali menambahkan TNI pasti mempunyai komitmen yang sama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.
"KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi,"imbuhnya.
Sebelumnya, eks Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sempat mengeluarkan surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum sebelum memasuki masa pensiun. Surat telegram tersebut mengatur mekanisme pemanggilan anggota TNI oleh Polri, Kejaksaan dan KPK.
