Suara.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengaku sudah melakukan pendalaman dalam dugaan bisnis PCR. Temuan awal Novel yakni adanya dugaan kolusi dalam dugaan bisnis tes PCR tersebut.
"Saya dan kawan-kawan melakukan penyelidikan singkat, menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini, yang tentunya ketika di sana, ketika saya dan kawan-kawan bisa mulai memahami lebih jelas soal bahwa ada dugaan kolusi, atau korupsi maka ini jadi hal menarik," kata Novel dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).
Novel menyebut ketika di tengah pandemi Covid-19, seluruh negara sangat memerlukan tes PCR. Apalagi, kata Novel, di Indonesia diduga ada indikasi pihak-pihak memonopoli bisnis PCR. Sehingga, harga tes PCR di Indonesia dianggap terlalu mahal. Ditambah pembebanan biaya bisnis PCR di Indonesia sangat membebankan keuangan negara dan masyarakat.
"Saya yakin barangkali ada di masyarakat yang butuh (tes PCR) dan meminjam uang. Sangat menyedihkan untuk kita," ungkapnya.
Lebih lanjut, pemahaman Novel terkait tes PCR bahwa untuk membuat laboratorium PCR sebetulnya tidak terlalu rumit. Tetapi dengan Laboratorium yang cukup sederhana itu bisa dilakukan. Namun, dengan adanya dugaan KKN dalam bisnis PCR sehingga seperti dimainkan hasil tes dengan biaya yang juga cukup mahal.
"Sampai kita semua harus menunggu 2-3 hari. Kalau mau lebih cepat bayarnya lebih mahal. Ini masalah serius. Tentunya Ketika hal sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian diambil keuntungan untuk pribadi atau kelompok-kelompok tentu ini masalah serius bukan dilihat sebagai hal sepele," kata Novel.
"Karena itu ini menjadi hal yang sangat penting untuk diusut lebih jelas," imbuhnya.
Novel kekinian tergabung dalam Kaukas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Dan Keadilan untuk membantu melakukan auditor dalam bisnis tes PCR. Apalagi, Kaukas Masyarakat Sipil kini tengah memberikan layanan akses kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersedia diaudit.
Kaukus Masyarakat Sipil memberikan akses kepada Luhut setelah mengklaim bersedia diaudit dan telah membantah terlibat dalam bisnis PCR.
Luhut dan Erick Tohir Diduga Berbisnis Tes PCR
Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menko Marves, Luhut dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.
TERPOPULER
