REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan kembali menjerat Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi yang kini telah menjeratnya sebagai tersangka.
"Apabila ke depan ditemukan adanya alat bukti dugaan menyamarkan asal usul harta benda yang mengarah ke TPPU, maka tim penyidik tentu akan menindaklanjutinya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (2/12/2021).
Apalagi, kata Ali, penyidik antirasuah juga telah menyita sejumlah aset hingga uang milik Bupati Abdul Wahid yang hingga kini masih terus didalami.
"Ada beberapa aset milik tersangka AW (Abdul Wahid) yang telah dilakukan penyitaan diantaranya satu unit bangunan, mobil dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing," ucap Ali.
Adapun data LHKPN milik Bupati Abdul Wahid yang dilaporkan ke KPK, tentu akan menjadi rujukan penyidik antirasuah untuk menelusuri sejumlah aset-aset milik Abdul Wahid lainnya.
Untuk mengetahui apakah Abdul mengalihkan sejumlah uang hasil korupsinya ke dalam bentuk aset.
"Data LHKPN yang dilaporkan tersebut, menjadi salah satu referensi bagi tim Penyidik untuk menelusuri aset-aset lainnya," kata Ali.
Ali pun menjelaskan bahwa penerapan pasal TPPU dilakukan apabila ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis.
"Seperti properti maupun aset lainnya," katanya.
Meski begitu, penyidik antirasuah hingga kini masih fokus mendalami dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Bupati Abdul Wahid dalam korupsi pengadaan barang dan jasa di Kab HSU tahun 2021-2022.
"Tim Penyidik sementara ini masih terus melakukan pendalaman terkait dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi oleh tersangka AW (Abdul Wahid)," imbuhnya.
Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Abdul Wahid sebagai tersangka. Tak tanggung-tanggung, Abdul Wahid mendapatkan uang mencapai belasan miliar rupiah dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Salah satunya, Abdul mendapatkan uang suap dari perantara Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, Maliki yang kekinian sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri merinci sejumlah uang yang didapatkan oleh Abdul Wahid. Menurutnya, Abdul meminta komitmen fee sebesar 5 persen dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Pertama, penerimaan uang Abdul Wahid melalui dari pihak kontraktor yakni MRH dan FH mencapai Rp 500 juta, melalui Maliki. Kemudian, pada tahun 2019 senilai Rp4,6 miliar, tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 Miliar dan pada tahun 2021 sebesar Rp1,8 Miliar.
Selama proses penyidikan itu, kata Firli, KPK sudah menyita sejumlah uang tersebut sebagai barang bukti. Namun, kata Filri, KPK masih menghitung lagi karena ada juga pemberian kepada Abdul dari mata uang asing.
"Sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021).
Dalam kasus ini Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
TERPOPULER