Suara.com - Puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap diturunkan untuk membubarkan massa Reuni 212 karena nekat menggelar aksi di simpang empat jalan MH Thamrin atau di dekat Kementerian Agama, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2021).
Mereka berorasi di lokasi ini setelah gagal menuju kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, karena akses jalan ditutup kawat berduri dan dijaga puluhan aparat.
Pantauan Suara.com, orasi yang disampaikan oleh seorang orator dari mobil komando terhenti saat polisi berusaha untuk membubarkan massa.
Sempat terjadi adu mulut antara seorang polisi dengan orator karena mereka memaksa diberi waktu untuk menyampaikan orasinya.
Aparat kepolisian tetap berusaha membubarkan aksi, sempat terjadi adu dorong, namun mereda ketika massa mau meninggalkan lokasi dengan tenang.
Sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengarahkan massa meninggalkan lokasi.
Massa berjalan berbondong-bondong, menuju arah Bundaran Hotel Indonesia (HI). Kendati demikian sekitar pukul 10.18 WIB masih ada peserta aksi yang bertahan di lokasi.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Polda Metro menegaskan tidak memberikan izin penyelenggaraan Reuni 212 di Patung Kuda. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan, pihak-pihak yang nekad tetap menggelar aksi akan dipidana.
"Apabila paksakan lakukan kegiatan, maka kami akan terapkan ketentuan hukum berlaku apabila memaksakan akan kami sangkakan tindak pidana," kata Zulpan saat konperensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Baca Juga: KSAD Berharap Peserta Reuni 212 Batalkan Aksi karena Tak Diizinkan
Peserta yang nekad menggelar aksi akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 212 hingga Pasal 218, serta Undang-undang Karantina Kesehatan.
"Apabila memaksakan akan kami sangkakan tindak pidana 212 dan 218 KUHP yang tak indahkan hal ini," tegas Zulpan.
Aasan pelaksanaan reuni akbar 212 tidak diizinkan, karena tak direkomendasikan oleh Satgas Covid-19 DKI Jakarta.
"Polda Metro Jaya tak akan memberi izin pada kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan yakni demi sesuatu yang bertentangan aturan prokes atau kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19," ungkap Zulpan.
