Pemerintah Akan Tingkatkan BLT dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk Atasi Kemiskinan

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Sabtu, 04 Desember 2021 | 04:55 WIB
Pemerintah Akan Tingkatkan BLT dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk Atasi Kemiskinan
Ilustrasi warga tinggal di pemukiman kumuh kolong Tol.

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dan 35 kabupaten prioritas dengan target 0 persen pada 2024.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma mengatakan untuk mewujudkan itu, tahun ini pemerintah akan meningkatkan jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Masing-masing dianggarkan sebesar Rp.300.000 selama tiga bulan," ujar Panutan saat melakukan monitoring penyaluran BLT dana desa di Karawang Jawa Barat, dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Panutan mengungkapkan, penyaluran BLT dana desa di lapangan masih menghadapi kendala, diantaranya masalah administratif tekhnis dan keterbatasan anggaran.

Menurutnya perlu segera dilakukan koordinasi dengan kementerian tekhnis agar mekanisme pelaksanaan di lapangan tidak keteteran. Terlebih lagi kata dia, waktu yang diberikan tidak terlalu lama.

"Jadi perlu mekanisme yang lebih efektif dan efisien," tuturnya.

Sementara terkait soal anggaran, kata Panutan, sesuai dengan ketentuan jika dana desa tidak mencukupi untuk tambahan BLT desa, maka akan menggunakan dana pemerintah kabupaten/kota.

"Kalau masih belum juga mencukupi maka menggunakan dana pemerintah provinsi," ucap Panutan.

Panutan juga menambahkan, KSP akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder, untuk melakukan langkah-langkah debottlenecking dan percepatan, agar seluruh bantuan dapat diterima dengan cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, koordinasi dan konsolidasi data dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat juga diperkuat

"Supaya dinamika yang muncul di lapangan bisa diatasi dengan cepat,” tegasnya.

Seperti diketahui, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketika pendapatan masyarakat kurang dari paritas daya beli ata standar purchasing power parity (PPP) sebesar US$ 1,9.

Atas dasar itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia 2021 ditetapkan sebesar 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia, atau 10,86 juta jiwa.

Dalam menangani kemiskinan ekstrem tersebut, tahun ini pemerintah memberikan bantuan top up BLT kepada kepada 694.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang rencananya akan di salurkan akhir tahun ini. Sedangkan untuk kartu sembako akan dibagikan kepada 1,4 juta KPM.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Warga Karo Sumut Kirim 3 Ton Jeruk ke Jokowi, Berharap Ada Perbaikan Jalan

Warga Karo Sumut Kirim 3 Ton Jeruk ke Jokowi, Berharap Ada Perbaikan Jalan

Sumut | Jum'at, 03 Desember 2021 | 22:37 WIB

Minta Polri Kawal G20, Jokowi: Jangan Sampai Ada Letupan-letupan Sekecil Apapun

Minta Polri Kawal G20, Jokowi: Jangan Sampai Ada Letupan-letupan Sekecil Apapun

News | Jum'at, 03 Desember 2021 | 21:55 WIB

Jokowi Minta Kadin Detailkan Implementasi Transformasi Ekonomi

Jokowi Minta Kadin Detailkan Implementasi Transformasi Ekonomi

Bisnis | Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:51 WIB

Presiden Jokowi Kritik Pimpinan Polri di Daerah, Ini Respons Mabes Polri

Presiden Jokowi Kritik Pimpinan Polri di Daerah, Ini Respons Mabes Polri

Lampung | Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:56 WIB

Terkini

Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas

Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas

News | Selasa, 14 April 2026 | 13:02 WIB

Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!

Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:52 WIB

Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?

Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:52 WIB

Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final

Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:42 WIB

Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS

Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:41 WIB

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:36 WIB

Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan

Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:31 WIB

Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan

Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:26 WIB

Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji

Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:21 WIB

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:12 WIB