alexametrics

Komnas HAM Ungkit Pembangunan Bandara 'Berdarah-darah': Percuma Pidato Pancasila Tanpa HAM

Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari
Komnas HAM Ungkit Pembangunan Bandara 'Berdarah-darah': Percuma Pidato Pancasila Tanpa HAM
Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin. (Antara).

"Kalau itu menimbulkan kemiskinan dan tersisih, saya rasa kita perlu sama-sama untuk melihat ulang adakah guna proyek itu untuk warga negara kita?"

Suara.com - Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin menekankan bahwa penting adanya memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam upaya pengembangan pariwisata. Ia mengambil contoh dari pembangunan satu bandara di Jawa yang prosesnya berdarah-darah karena tidak melibatkan HAM terutama untuk masyarakat yang terdampak.

Amiruddin mengatakan kalau kejadian itu terjadi sekitar 2 tahun lalu. Pembangunan bandara itu dikatakannya untuk mendukung pariwisata di daerah yang ia tidak sebutkan namanya.

"Bagaimana 2 tahun yang lalu saya dengan mas Beka suatu proyek yang sifatnya prestisius, membanggakan setelah jadi, tapi prosesnya bagaimana? Berdarah-darah," kata Amiruddin dalam acara Konsultasi Nasional Peran Mediasi HAM yang disiarkan YouTube Humas Komnas HAM RI, Rabu (8/12/2021).

Beberapa kali ia mengunjungi wilayah yang dibangun bandara tersebut hanya untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait guna memberitahu hak-hak yang dimiliki warga terdampak. Amiruddin tidak mau kalau pihak pengelola hanya sekedar datang dan mengusir warga demi sebuah pembangunan bandara.

Baca Juga: Dana Rp 180 Juta Digelontorkan, Dispar Kutiim Niat Percantik Jembatan Penghubung Untuk Ini

"Kalau dia mau dipindahkan penuhi haknya, ajak dia bicara dengan baik. Jangan datang kami tim, begana begini, u pindah," ujarnya.

Amiruddin sempat menyampaikan kalau negara Indonesia itu dilandasi dengan Pancasila. Menurutnya Pancasila tanpa HAM itu hanya menjadi buah bibir saja. Akan menjadi percuma rasanya, kata Amiruddin, kalau Pancasila selalu menjadi pokok pembicaraan namun tidak diimplementasikan dengan baik.

"Kita bisa berpidato setiap hari soal Pancasila, tapi kalau rakyat kita kehilangan sumber kehidupannya, kita tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh," tuturnya.  

Karena itu, Amiruddin mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari niat negara yang hendak mengembangkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Akan tetapi, ia mengingatkan ada dua hal pokok yang harus dipertimbangkan yakni hak-hak warga yang terdampak dari pembangunan.

"Kalau itu menimbulkan kemiskinan dan tersisih, saya rasa kita perlu sama-sama untuk melihat ulang adakah guna proyek itu untuk warga negara kita. Kalau tidak mari kita duduk bersama agar proyek itu betul-betul menjadi kesejahteraan."

Baca Juga: Kebijakan Berganti-ganti, PHRI Sleman Minta Pemerintah Lebih Bijak

Komentar