Suara.com - Pro dan kontra mengenai presidential threshold menjelang pilpres 2024 semakin gencar diperdebatkan. Beberapa pihak meminta agar presidential threshold tak diubah.
Di sisi lain, ada juga pihak yang ingin agar ambang batas diturunkan, bahkan ada juga yang menghendaki nol persen.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pengamat Politik Boni Hargens menolak presidential threshold nol persen, pasalnya ia merasa khawatir jika Habib Rizieq maju sebagai capres.
Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi merusak ideologi negara di masa depan.
"Kalau nol persen, nanti Habib Rizieq bisa jadi capres dari kelompok tertentu dan berpotensi memunculkan pergolakan politik," ujarnya, Rabu (15/12/2021).
Tak berhenti sampai di situ, ia juga mengaku khawatir apabila Habib Rizieq menjadi capres.
"Nanti dia bisa mengusung isu agama, propaganda-propaganda yang cukup provokatif. Itu semua yang akan terjadi," ucapnya.
![Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab menggunakan baju tahanan usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Minggu (13/12/2020) dini hari. [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/13/22846-imam-besar-fpi-habib-rizieq-shihab-menggunakan-baju-tahanan-usai-diperiksa-penyidik-polda-metro-jaya.jpg)
Menurutnya hal ini jika benar-benar terjadi tentunya akan menguras energi negara secara besar-besaran. Bahkan, dirinya juga menduga akan adanya ketidakstabilan di tanah air.
"Itu sulit dikendalikan karena begitu banyak pemain yang menganggu presiden terpilih," katanya.
Baca Juga: PT Masih Terlalu Tinggi, PKB Usul Ambang Batas Presiden Turun jadi 5-10 Persen
Meskipun begitu, Boni Hargens mengakui bahwa secara teoritis presidential threshold nol persen memang lebih demokratis.
Sebab, menurutnya, penghapusan ambang batas presiden membuat pemilih punya banyak pilihan sehingga kebebasan menjadi optimal dalam menentukan pemimpin.
"Akan tetapi, untuk konteks di Indonesia, hal itu belum cukup. Karena kita masih berhadapan dengan pergolakan ideologis," tandasnya.
