Catatan Akhir Tahun PDIP untuk Anies: 6 Program Tak Jalan Hingga Kebanyakan Retorika

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Selasa, 21 Desember 2021 | 18:57 WIB
Catatan Akhir Tahun PDIP untuk Anies: 6 Program Tak Jalan Hingga Kebanyakan Retorika
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pelantikan dan Pengukuhan struktural DPP Forum RT/RW DKI Jakarta periode 2021-2026, di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/12/2021). [Dok. Pemprov DKI Jakarta]

Suara.com - Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan catatan akhir tahun kinerja Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya di tahun 2021. PDI-P menilai banyak program yang belum dijalankan hingga Anies yang terlalu banyak retorika.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, Gembong Warsono, dalam penyampaian Laporan Akhir Tahun Fraksinya di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru.

“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Nol, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” ujar Gembong, Selasa (21/12/2021).

Gembong menjelaskan hingga akhir tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir Ibukota.

"Justru program sumur resapan yang menelan anggarannya hingga Rp411 M pada tahun 2021, pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut," kata Gembong.

Terkait dengan Rumah DP 0 rupiah, hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja. Ini hanya mencakup 0,3 persen dari total target di Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk program Oke-Oce yang kini berganti nama jadi Jakpreneur, 281.812 UMKM telah mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.

Gembong menilai Anies kerap bermain kata-kata untuk menunjukan capaiannya. Ia menyebut target menghasilkan 200 ribu pengusaha sudah terlampaui. Padahal, 281.813 orang itu baru mendaftar.

"Jadi diklaim begini, bahasanya melampaui dari target pendaftarnya. Padahal yang sudah mencapai tujuh tahapan yang bisa dikatakan wirausahawan baru itu baru 6.000 UMKM kita dari target 200 ribuan," kata Gembong.

baca juga

"Menata kota tidak hanya berputar pada retorika yang sudah ada. Tidak mencapai target tapi terlampaui, masa rakyat ibukota yabg cerdas mau diputar dengan kata-kata seperti itu," Gembong menambahkan.

Selain ketiga program tersebut, Gembong menyebut masih banyak program-program prioritas lainnya yang tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, Rehabilitasi Total bangunan Sekolah. Dengan demikian, ia menyebut ada enam total program yang tidak berjalan.

“Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anggap Anies Tak Lakukan Kajian karena Revisi UMP DKI, PDIP: TGUPP Kerjanya Opo?

Anggap Anies Tak Lakukan Kajian karena Revisi UMP DKI, PDIP: TGUPP Kerjanya Opo?

News | Selasa, 21 Desember 2021 | 17:25 WIB

Revisi UMP Jakarta 2022, Wagub DKI: Memang Belum Sesuai PP 36

Revisi UMP Jakarta 2022, Wagub DKI: Memang Belum Sesuai PP 36

Jakarta | Selasa, 21 Desember 2021 | 17:23 WIB

Revisi UMP Jakarta 2022 Dinilai Bikin Gaduh, DPRD Bakal Panggil Pemprov DKI

Revisi UMP Jakarta 2022 Dinilai Bikin Gaduh, DPRD Bakal Panggil Pemprov DKI

Jakarta | Selasa, 21 Desember 2021 | 16:07 WIB

Sebut Anies Bakal Revisi Lagi Nilai Kenaikan UMP 2022, PDIP: Bikin Gaduh

Sebut Anies Bakal Revisi Lagi Nilai Kenaikan UMP 2022, PDIP: Bikin Gaduh

News | Selasa, 21 Desember 2021 | 15:31 WIB

Terkini

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

×