Infografis
Suara.com - Di antara sejumlah politikus, nama Rizal Ramli juga dimunculkan sebagai bakal calon presiden yang dijagokan Komite Peduli Indonesia.
Komite Peduli Indonesia diprakarsai eksponen Aktivis Pergerakan 77-78 bersama komponen masyarakat dari berbagai kota.
Komite menilai RR layak memimpin Indonesia berdasarkan target perubahan dan kemajuan Indonesia melalui berbagai sepak terjangnya ketika masih menjadi birokrat.
"Setelah melakukan kajian tentang track record, integritas dan kemampuan secara internasional, seorang tokoh nasional Rizal Ramli mempunyai kualifikasi yang sangat menonjol," kata Ketua Komite Peduli Indonesia Tito Roesbandi dalam pernyataan tertulis, Selasa (28/12/2021).
Terdapat 10 poin dukungan kepada RR dalam lampiran deklarasi yang ditandatangani pada 27 Desember 2021.
Pertama, Rizal Ramli dinilai mampu dan hal itu dibuktikan ketika mendapat jabatan strategis di pemerintahan di era Gus Dur. Termasuk pada era Jokowi. Sampai hari ini RR dinilai mampu menjaga integritas dirinya secara baik dan amanah.
Kedua, pandangan Rizal Ramli dinilai berpihak kepada rakyat, memperjuangan pendidikan bagi 8 juta anak yang tidak bersekolah melalui Gerakan Anti Kebodohan sehingga menjadi cikal bakal wajib belajar.
"Kemudian pada poin ketiga, secara ikhlas mengorbankan jabatan dari zona nyaman ketika berkuasa, diberhentikan dari jabatan menkomaritim," kata Tito.
Pemberhentian itu, menurut Tito, karena sebagai pejabat, RR secara keras mengkritik kondisi keuangan dan manajemen Garuda Indonesia dan PLN. RR juga secara tegas menghentikan atau melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
Baca Juga: Sindir Pernyataan Mahfud MD soal Presidential Threshold, RR: Main Pingpong Asal Ngeles
"Saat itu Garuda akan merugi dan bangkrut jika dibebani dengan pesawat besar yang tidak akan mampu bersaing di jalur internasional. PLN akan merugi dengan di beban proyek listrik 35.000 MW," ujarnya.
