Infografis
Dilansir Associated Press, beredar foto-foto pascakejadian di media sosial menunjukkan lebih dari 30 jasad yang hangus terbakar di dalam tiga kendaraan yang juga hangus terbakar.
Mereka yang tewas dalam serangan itu berusaha menghindari pertempuran antara militer Myanmar dan kelompok milisi anti-junta di desa mereka, kata seorang anggota Kelompok Hak Asasi Manusia Karenni kepada kantor berita Jerman, dpa, Sabtu (25/12).
"Sekitar 35 orang baru saja mencoba melarikan diri dari rumah mereka tetapi mereka bertemu dengan pasukan junta dan ditangkap, kemudian dibakar sampai mati," kata anggota Karenni. PBB mengutuk serangan Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths mengatakan laporan pembunuhan warga sipil tersebut adalah kredibel.
"Saya mengutuk kejadian menyedihkan ini dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri, yang dilarang di bawah hukum internasional kemanusiaan," kata Griffiths dalam sebuah pernyataan.
Griffiths pun mendesak dilakukannya penyelidikan "menyeluruh dan transparan" agar pelaku bisa ditindak hukum. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan untuk warga sipil. Sementara pada hari Minggu (26/12), Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Myanmar terkejut dengan serangan yang terjadi di Negara Bagian Kayah tersebut.
"Kami akan terus menekan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kekerasan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Burma," demikian kata Kedubes AS di Myanmar dikutip dari Associated Press.
Pemerintah Myanmar yang berkuasa saat ini belum memberikan tanggapan atas kejadian ini, sementara media yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa tentara menembaki "teroris" bersenjata di wilayah itu.
Sebuah laporan di surat kabar Myanma Alinn yang dikelola pemerintah mengatakan bentrokan pecah di dekat Mo So ketika pasukan gerilya Karenni dan pemberontak mengendarai kendaraan "mencurigakan" dan menolak untuk berhenti ketika dihadang oleh pasukan militer. Kejahatan kemanusiaan Kepada DW, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Phil Rbertson mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hal yang "mencengangkan."
"Dan jelas mereka (korban) kabur di antara sekelompok tentara Myanmar yang memutuskan untuk benar-benar menggunakan mereka pada dasarnya sebagai target latihan. Ini adalah contoh lain dari kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh kejahatan terhadap kemanusiaan."
Baca Juga: Konflik di Myanmar, 30 Orang Tewas Terbakar
Sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021, kebebasan HRW dan banyak kelompok HAM lainnya dibatasi secara ketat. "Kami telah kembali ke jenis profil operasional yang kami miliki selama rezim militer sebelumnya di mana, Anda tahu, jika seseorang muncul dan berkata: 'Hai, saya bekerja untuk HRW,' mereka akan ditahan," kata Robertson.
