REGIONAL:
Suara.com - Awal tahun 2022, ibu rumah tangga di Indonesia mendapatkan kado pahit berupa melambungnya harga-harga bahan pokok, kata Ketua PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati.
Mufida menyontohkan harga minyak goreng, cabai, dan telur.
Sebelum itu, pemerintah terlebih dahulu menaikkan harga gas LPG nonsubsidi, kemudian rencana kenaikan tarif listrik nonsubsidi dan rencana penghapusan premium dan pertalite.
Menurut dia hal itu menjadi kabar buruk bagi ibu rumah tangga yang selama pandemi terhimpit berbagai masalah ekonomi.
"Ini hadiah pahit tahun baru bagi ibu rumah tangga di seluruh Indonesia. Ibu rumah tangga adalah pihak yang langsung terdampak dari meroketnya harga-harga ini. Belum hilang dari ingatan betapa tekanan terhadap ibu rumah tangga teramat tinggi selama pademi," kata Mufida dalam keterangan pers, Sabtu (1/1/2022).
Beban ibu rumah tangga lainnya, kata Mufida, harus merangkap menjadi guru saat pembelajaran daring, merangkap sebagai tenaga kesehatan saat anggota keluarga ada yang terpapar Covid-19, menghemat pengeluaran karena pendapatan suami menurun drastis atau bahkan terkena PHK karena pandemi, bahkan ada yang ditinggal wafat suami karena Covid-19.
"Segala tekanan berat itu kini harus ditambah lagi dengan melambungnya harga-harga pokok. Pemerintah harus segera intervensi untuk menurunkan harga bahan pokok dan membatalkan rencana kenaikan berbagai kebutuhan energi termasuk LPG, listrik dan penghapusan premium dan pertalite," ujarnya.
Belum lagi, UPM yang ditetapkan dengan metode perhitungan dari UU Cipta Kerja hanya memiliki rata-rata kenaikan 1 persen saja.
"Kenaikan UMP yang hanya puluhan ribu itu kemudian dibenturkan dengan kenaikan berbagai bahan pokok dan kebutuhan energi rumah tangga, bisa jadi defisit dan kurang. Akhirnya masyarakat lagi yang dikorbankan," katanya.
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Diah Nurwitasari menambahkan apabila pemerintah tetap ngotot menaikkan harga kebutuhan energi dasar yang dikonsumsi mayoritas warga dan menghilangkan premium dan pertalite, maka pemerintah sedang melakukan kebijakan nirempati.
Diah meminta tahun 2022 dihembuskan semangat positif dan optimistis bukan dengan beban berat dan rencana yang justru menambah penderitaan masyarakat.
"Beban berat yang harus ditanggung keluarga Indonesia bisa berdampak besar terhadap hal yang lain. Bertambahnya pengeluaran keluarga untuk belanja kebutuhan pokok pasti akan memotong pos pengeluaran untuk hal lain seperti kesehatan dan pendidikan," ujar Diah.
TERPOPULER
