REGIONAL:
- Harga minyak goreng naik di 207 daerah, BPS beri peringatan tanda seru bagi pemerintah.
- Meski pangan mulai stabil di 213 wilayah, harga Minyakita masih nangkring di atas HET.
- Bapanas usul BUMN kuasai 60% DMO Minyakita guna pangkas rantai distribusi yang panjang.
Suara.com - Kabar baik soal stabilitas harga pangan nasional di pekan ketiga April 2026 ternyata belum sepenuhnya 'manis'. Meski mayoritas harga komoditas mulai melandai, pemerintah memberikan catatan merah bagi minyak goreng yang harganya justru masih 'melotot' dan terus merambat naik di ratusan daerah.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya penurunan jumlah wilayah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan tren positif ini terlihat dari menyusutnya daftar provinsi dan kabupaten/kota yang mencatatkan kenaikan harga.
"Kita bersyukur, alhamdulillah tercatat ada 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Jumlah kabupaten/kota juga turun dari 149 daerah menjadi 137 daerah pada pekan ketiga April," ujar Ateng dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Namun, Ateng memberikan peringatan keras alias 'tanda seru' untuk komoditas minyak goreng. Data menunjukkan, kenaikan harga minyak goreng kini menghantui 207 kabupaten/kota. Angka ini melonjak tajam dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya terjadi di 177 daerah.
"Minyak goreng peningkatannya cukup banyak sekali. Ini sengaja kami beri tanda seru karena trennya meningkat signifikan," tegasnya.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencoba meredam kekhawatiran pasar. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengeklaim harga Minyakita sebenarnya sudah mulai menunjukkan tren penurunan, meski rata-rata nasional masih nangkring di angka Rp15.982 per liter—sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Untuk menjinakkan harga, Bapanas mengusulkan agar BUMN Pangan (Bulog dan ID FOOD) mendapatkan jatah Domestic Market Obligation (DMO) hingga 60 persen. Tujuannya jelas: memotong rantai distribusi yang selama ini dianggap terlalu panjang dan rawan praktik 'marketing lepas'.
"Kita ingin distribusinya tidak kepanjangan. Dari produsen kalau bisa langsung lewat BUMN ke pengecer di pasar rakyat, supaya harga di tangan konsumen bisa ditekan," kata Ketut.
TERPOPULER