Demi Keadilan, Pemerintah Didesak Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster

Suara.com - Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah untuk menunda dan menggratiskan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat umum.

Koalisi menjelaskan, vaksinasi booster yang rencananya akan digelar pada 12 Januari besok harus ditunda karena masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen.

"Rencana vaksin booster berbayar itu perlu ditunda dan digratiskan. Kami sangat mendukung program vaksinasi yang berkeadilan, dalam arti memastikan akses terhadap vaksin itu betul-betul menempatkan kelompok paling resiko mendapatkan perlindungan terlebih dahulu," kata Firdaus Ferdiansyah dari LaporCovid-19, Jumat (17/12/2021).

Koalisi menyoroti vaksinasi terhadap kelompok lansia saja masih belum mencapai target secara nasional sehingga seharusnya selesaikan dulu target ini baru melakukan vaksinasi booster.

"Jika program vaksinasi tidak ada skema khusus untuk memberikan vaksinnya kepada kelompok rentan dan pemerataan vaksin untuk semua, maka pemberian vaksin booster bukanlah langkah yang bijak karena akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi," tegasnya.

Menurutnya, pemilihan daerah-daerah yang sudah bisa melakukan vaksinasi booster juga bisa berdampak pada ketidakadilan vaksin Covid-19 di Indonesia.

"Artinya daerah lain yang memiliki kerentanan yang tinggi karena cakupan vaksinasi yang rendah justru akan semakin rentan, ini jelas menunjukkan ketidakadilan akses terhadap vaksin," tutur Firdaus.

Berdasarkan data pemerintah, 544 kabupaten kota se-Indonesia, baru 244 daerah yang bisa melakukan vaksinasi booster. Artinya orang-orang yang tinggal di 270 kabupaten/kota lainnya tidak bisa dapat vaksin dosis ketiga ini.

Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 4.265.666 orang Indonesia, masih terdapat 5.792 kasus aktif, 4.115.747 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 144.127 jiwa meninggal dunia.

Pemerintah juga telah menyuntikkan 169,786,156 dosis (81.52 persen) vaksin pertama dan 116,720,762 dosis (56.04 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.