Soal Penundaan Pilpres 2024, Usul Bahlil Bisa Memperburuk Citra Indonesia

Suara.com - Ramai soal usul Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Pengamat politik Zaki Mubarak memberikan tanggapan soal pernyataan Bahlil yang memberikan usul menunda Pilpres 2024.

Zaki Mubarak mengaku tidak setuju dengan pernyataan Bahlil Lahadalia.

"Tidak akan ada penambahan masa jabatan," kata Zaki, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (13/1/2022).

Zaki Mubarak mengatakan hal tersebut bisa dilakukan saat terjadi krisis politik.

"Sangat dikhawatirkan jika elite-elite pengusung ide pengunduran pilpres mengkondisikan krisis politik," jelasnya.

Di samping itu, ia menilai hal tersebut berbahaya dan memiliki risiko yang besar bagi Indonesia.

Lebih lanjut, Zaki mengamati tidak ada partai politik yang mendukung pernyataan Bahlil.

"Sejauh saya lihat, partai-partai politik tidak ada yang mendukung pengunduran pilpres maupun perpanjangan jabatan Jokowi sampai 2027," tandasnya.

Bahkan, sejumlah parpol sudah siap mengajukan calon terbaiknya untuk maju Pilpres 2024.

"Jadi, sebaiknya kita jaga Pilpres berjalan tepat waktu jangan cari-cari alasan menunda," imbuhnya.

Zaki menambahkan alasan, apabila Pilpres 2024 ditunda maka citra demokrasi Indonesia akan buruk di mata dunia.

Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkan terus-menerus.

Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027.

Dari hasil survei menyebutkan sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.

Bahlil kemudian menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan pelaku dunia usaha yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden dapat diundur.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.

"Kenapa? Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," lanjut Bahlil.

Bahlil mengatakan, memundurkan maupun memajukan Pemilu bukan suatu hal yang diharamkan.

"Bahwa memajukan Pemilu atau memundurkan Pemilu sudah pernah terjadi bangsa kita dan itu bukan sesuatu yang haram. Jadi itu persoalan kebutuhan saja kok mana yang paling prioritas," ucap Bahlil.