Suara.com - Anggota Polri dan TNI yang tergabung dalam operasi Damai Cartenz 2022 akan memberikan sejumlah pelatihan terhadap masyarakat Papua. Mulai dari bercocok tanam, hingga belajar mengajar.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, operasi Damai Cartenz ini mulai berlaku sejak 17 Januari hingga 31 Desember 2022. Total personel gabungan Polri dan TNI yang diterjunkan berjumlah 1.925 personel.
"Satgas tersebut memberikan pelatihan-pelatihan seperti: pertanian, perikanan, serta pendidikan atau belajar mengajar dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif dari rekan rekan Binmas," kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022).
Ramadhan merincikan, dari 1.925 personel 101 di antaranya berasal dari TNI. Sedangkan sisanya, yakni 1.824 berasal dari Polri.
"Rincian jumlah anggota Polri 1.824: Polda Papua 528 personel, sedangkan backup Mabes Polri berjumlah 1.296 personel," bebernya.
Dalam pelaksanaannya, kata Ramadhan, pihaknya juga turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat. Tujuannya, membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Untuk memberikan imbauan agar menciptakan stabilitas kamtibmas guna terlaksananya agenda kegiatan lokal dan nasional di Papua," jelas Ramadhan.
Kurangi Aparat di Papua
Amnesty International Indonesia/AII sebelumnya menilai perubahan nama operasi militer di Papua dari operasi Nemangkawi menjadi Damai Cartenz tidak akan mengubah situasi konflik TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.
Baca Juga: Terapkan Operasi Damai Cartenz, 1.925 Personel TNI dan Polri Diterjunkan ke Papua
Menurut Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri, selama pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia masih menggunakan pendekatan militer, situasi konflik akan terus terjadi. Sementara akar masalahnya tidak terselesaikan.
"Terlepas dari apapun nama operasinya, jika aparat keamanan terus menambah pengiriman pasukan sementara pemerintah tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan aktor negara, maka konflik di Papua akan terus berlanjut," kata Nurina saat dihubungi Suara.com, Selasa (11/1).
Pemerintah Indonesia, lanjut Nurina, seharusnya menyelesaikan akar masalah di Papua yakni diskriminasi hingga impunitas terhadap pelaku kekerasan di Bumi Cendrawasih.
"Pemerintah maupun aparat keamanan seharusnya melihat bahwa permasalahan di Papua berakar dari diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan impunitas yang telah terjadi di sana selama puluhan tahun. Jika hal-hal ini tidak diakui dan diatasi, retorika apapun yang dipakai tidak akan memperbaiki situasi di Papua," tegasnya.
