Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk daftar kandidat kepala badan otorita ibu kota negara baru Nusantara.
Namanya sejajar dengan calon lain: mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana, dan mantan bupati Banyuwangi yang sekarang jadi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Azwar Anas.
"Musuh bebuyutan" Ahok, Novel Bamukmin menolak jika Ahok yang sekarang menjadi komisaris Pertamina itu dipilih memimpin ibu kota baru.
Novel Bamukmin -- wakil sekretaris jenderal Persaudaraan Alumni 212 -- yang pernah dipenjarakan Ahok menyebut masih banyak tokoh lain di Indonesia yang layak dipilih untuk memimpin ibu kota negara baru.
"Sangat disayangkan dan disesalkan kalau Indonesia ini benar-benar berupaya membuat ibukota baru apalagi Ahok digadang gadang sebagai gubernur IKN yang baru seakan-akan tidak ada lagi putra putri yang terbaik di negeri ini," kata Novel.
"Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini sehingga keutuhan bangsa sangat terancam."
Tapi jika pada akhirnya Ahok dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru, Novel curiga ada kepentingan politis di baliknya.
"Kalau dipaksakan juga berarti agenda IKN (ibu kota negara) ini sangat diduga sarat kepentingan politik oligarki yang diduga sudah satu paket yaitu dengan Ahoknya, TKA-nya, pendanaannya, pengelolanya, semua sudah dengan matang terencana dan tidak boleh diganggu oleh siapapun," kata Novel.
Novel menambahkan "saya teringat apa yang dikatakan oleh mantan ketum PBNU yang ketika itu masih menjabat mengatakan 'jangan ganggu politik China' dan setelah selesai menjabat sebagai ketum PBNU beliau juga mengatakan bahwa Indonesia penganut politik oligarki."
Tapi Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengaku tak kaget jika nanti Ahok dipilih menjadi pemimpin ibu kota baru.
Dia menyebut sudah membaca sinyalemen yang mengarah ke sana.
"Kita kan membaca kedekatan Pak Jokowi dengan Ahok sudah lama jadi prediksi kita juga Ahok akan diberi ruang dan posisi dalam ibu kota baru itu," katanya.
PA 212 menolak proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, terutama jika dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dimana perekonomian nasional sedang terpuruk.
"Kan kita dari awal menolak kelanjutan ibukota baru karena kondisi pandemi kan lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar utang negara. Indikasi oligarki main dan ambil keuntungan kan nyolok mata," katanya.
Berbeda dengan penilaian tokoh PA 212, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ahok memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.
TERPOPULER
