Musuh Bebuyutan Menolak Jika Ahok Dipilih Jokowi untuk Pimpin Ibu Kota Negara Baru Nusantara

Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk daftar kandidat kepala badan otorita ibu kota negara baru Nusantara.

Namanya sejajar dengan calon lain: mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana, dan mantan bupati Banyuwangi yang sekarang jadi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Azwar Anas.

"Musuh bebuyutan" Ahok, Novel Bamukmin menolak jika Ahok yang sekarang menjadi komisaris Pertamina itu dipilih memimpin ibu kota baru.

Novel Bamukmin -- wakil sekretaris jenderal Persaudaraan Alumni 212 -- yang pernah dipenjarakan Ahok menyebut masih banyak tokoh lain di Indonesia yang layak dipilih untuk memimpin ibu kota negara baru.

"Sangat disayangkan dan disesalkan kalau Indonesia ini benar-benar berupaya membuat ibukota baru apalagi Ahok digadang gadang sebagai gubernur IKN yang baru seakan-akan tidak ada lagi putra putri yang terbaik di negeri ini," kata Novel.

"Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini sehingga keutuhan bangsa sangat terancam."

Tapi jika pada akhirnya Ahok dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru, Novel curiga ada kepentingan politis di baliknya.

"Kalau dipaksakan juga berarti agenda IKN (ibu kota negara) ini sangat diduga sarat kepentingan politik oligarki yang diduga sudah satu paket yaitu dengan Ahoknya, TKA-nya, pendanaannya, pengelolanya, semua sudah dengan matang terencana dan tidak boleh diganggu oleh siapapun," kata Novel.

Novel menambahkan "saya teringat apa yang dikatakan oleh mantan ketum PBNU yang ketika itu masih menjabat mengatakan 'jangan ganggu politik China' dan setelah selesai menjabat sebagai ketum PBNU beliau juga mengatakan bahwa Indonesia penganut politik oligarki."

Tapi Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengaku tak kaget jika nanti Ahok dipilih menjadi pemimpin ibu kota baru.

Dia menyebut sudah membaca sinyalemen yang mengarah ke sana.

"Kita kan membaca kedekatan Pak Jokowi dengan Ahok sudah lama jadi prediksi kita juga Ahok akan diberi ruang dan posisi dalam ibu kota baru itu," katanya.

PA 212 menolak proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, terutama jika dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dimana perekonomian nasional sedang terpuruk.

"Kan kita dari awal menolak kelanjutan ibukota baru karena kondisi pandemi kan lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar utang negara. Indikasi oligarki main dan ambil keuntungan kan nyolok mata," katanya.

Berbeda dengan penilaian tokoh PA 212, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ahok memenuhi kriteria sebagai kepala otorita. 

Jika kemudian Ahok ditunjuk menjadi pemimpin, menurut Ngabalin, tidak menyalahi aturan.

"Kalau menyebutkan nama Ahok dan calon bagi ibu kota negara baru. Adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan faktor budaya Indonesia?" kata Ngabalin.

Sebaliknya dia mengaku heran dengan kalangan yang "demam" ketika menyebut nama Ahok.

"Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatel badan, gemas-gemas, demam gitu loh. Saat menyebutkan nama Ahok, salah satu dari 4 orang yang disebutkan oleh bapak presiden," katanya.

Ahok disebut Ngabalik memiliki sejumlah kriteria penting sebagai calon kepala otorita ibu kota Nusantara.

"Dia paling punya lima kriteria penting. Pertama, coba perhatikan. (Ahok) anak muda cepat ambil suatu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus. Dia punya kemampuan leadership, bisa membantai koruptor," kata Ngabalin.

Ngabalin menyatakan akan mendukung Presiden Jokowi menunjuk Ahok.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Saan Mustopa menilai nama-nama kandidat kepala badan otorita sebagaimana yang beredar di media, semuanya memiliki kemampuan.

Tetapi menurut dia, kepala badan otorita, mestinya seorang yang berlatarbelakang teknokrat.

"Dia punya kemampuan di bidang ini (teknokrat) karena dia harus mempersiapkan, membangun, dan bahkan menyelenggarakan pemerintahan. Jadi ini pekerjaannya luar biasa besar. Dan menurut saya perlu orang yang mumpuni untuk menjadi kepala otorita," ujar Saan.

Tetapi semua pilihan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Dia yakin Jokowi akan menunjuk tokoh terbaik.

"Pasti Presiden akan mencari yang terbaik yang mampu nanti bisa bekerja secara maksimal untuk mewujudkan ibu kota baru itu. Dan ini memang harus dicari orang-orang yang mau bekerja maksimal dan juga punya konsep terkait soal membangun ibu kota negara walaupun sudah ada rencananya," kata Saan.

Ahok seorang tokoh yang paling banyak dibicarakan di media. Isu yang berkembang, dia sudah dipilih menjadi kepala badan otorita.

Tapi Ahok mengaku tidak tahu soal itu karena belum ada komunikasi.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden yang nanti akan mengumumkan siapa kepala badan otoritanya.

"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu," kata Luhut.