facebook

Kecewa Militer Myanmar Tidak Jalani Lima Butir Konsensus ASEAN, Jokowi Telpon PM Kamboja

Erick Tanjung | Ummi Hadyah Saleh
Kecewa Militer Myanmar Tidak Jalani Lima Butir Konsensus ASEAN, Jokowi Telpon PM Kamboja
Presiden Jokowi [Dok.Antara]

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw," ujar Jokowi.

Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar.

Dalam perbincangan via telepon dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen yang juga memegang keketuaan ASEAN 2022, Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," kata Jokowi dari Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (22/1/2021).

Jokowi juga menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima butir konsensus pada kesempatan kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar. Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun.

Baca Juga: Jokowi Punya Banyak Pilihan soal Calon Kepala Otorita IKN Nusantara

"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini kata Jokowi sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

"Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," tuturnya.

Lebih jauh, Indonesia juga tetap konsisten bahwa selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.

Prinsip ini juga berlaku bagi rencana pelaksanaan Retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya.

Baca Juga: Tebak-Tebakan Calon Kepala Otorita IKN Nusantara, Jokowi Punya Banyak Pilihan

Sementara itu, Jokowi menanggapi usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus. Dia menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar