Suara.com - Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyoroti nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap disebut sebagai calon pemimpin Ibu Kota Negara baru.
Dalam hal itu, Saiful Anam menyebut banyak persoalan di Pertamina. Ia berharap agar menjadi pertimbangan dan tidak memaksakan Ahok ditunjuk menjadi pemimpin di IKN baru.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Saiful menyebutkan bahwa Ahok sebaiknya tidak ditunjuk menjadi pemimpin di IKN baru, agar bisa menyelesaikan pekerjaan di Pertamina.
"Jangan sampai pekerjaan di Pertamina belum selesai, lalu dipindah menjadi kepala Otorita IKN," ujarnya.
Selain itu, Saiful juga turut mengingatkan Presiden Jokowi untuk konsisten memilih kriteria yang sudah diungkapkan, yakni pemimpin IKN baru harus seorang arsitek.
Sehingga, kata dia, publik tidak semakin menilai bahwa Presiden Jokowi mencla-mencle.
"Sehingga publik tidak semakin menilai Jokowi mencle-mencle. Selain itu kasus yang sebelumnya menimpa Ahok masih kuat dibenak masyarakat kita, juga saat ini ia masih diadukan kepada KPK terkait kasus dugaan Korupsi," tuturnya.
"Sehingga publik akan menilai kurang baik apabila Ahok dipilih sebagai Kepala Otorita IKN," sambungnya.
Oleh karena itu, pengamat politik ini mengusulkan agar Jokowi untuk mempertimbangkan secara matang terhadap sosok tepat untuk memimpin IKN baru yang dinamakan Nusantara itu.
Baca Juga: Terbaru! Pemerintah Tengah Susun 10 Aturan Turunan UU IKN, Termasuk Peraturan Soal Kepala Otorita
"Jangan sampai semakin menguatkan adanya dugaan ini adalah bagian dari keinginan segelintir orang untuk menggolkannya," tandasnya.
Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Ahok, kata Hasto, dianggap berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota Jakarta. Meski begitu, menurutnya, keputusan menunjuk posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto.
Usulan itu sekaligus mengeliminasi dua nama lain dari PDIP yang sebelumnya telah masuk bursa Kepala Otorita IKN, masing-masing Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Bupati Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
