Aturan Sistem Kerja ASN Terbaru 2022 di Jawa-Bali, Pegawai Negeri Sipil Bisa Full Kerja dari Rumah 100 Persen!

Suara.com - Tingginya angka kasus virus corona di Tanah Air mengubah pola kerja beberapa sektor, termasuk pemerintahan yang juga mengubah aturan sistem kerja ASN terbaru 2022. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan PPKM dan sesuai dengan pengumuman Kementerian PANRB di situs resmi mereka, menpan.go.id.

Dalam Surat Edaran Menteri No. 01/2022 dijelaskan beberapa poin yang mengalami perubahan. Berikut aturan sistem kerja ASN terbaru 2022, yuk simak!

Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial

Jawa dan Bali

1. Daerah PPKM Level 1, dianjurkan sebanyak 75 persen ASN work from office (WFO).
2. Daerah PPKM Level 2, sebanyak 50 persen ASN WFO.
3. Daerah PPKM Level 3, sebanyak 25 persen ASN WFO.
4. Daerah PPKM Level 4, sebanyak 100 persen ASN work from home (WFH).

Luar Jawa dan Bali

1. Daerah PPKM Level 1,  sebanyak 75 persen ASN WFO.
2. Daerah PPKM Level 2, sebanyak 50 persen ASN WFO.
3. Daerah PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50 persen ASN WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka kantor akan ditutup selama lima hari.
4. Daerah PPKM Level 4, sebanyak 25 persen ASN WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka kantor akan ditutup selama lima hari.

Kantor Pemerintahan Sektor Esensial

Jawa dan Bali

1. Daerah PPKM Level 1, maksimal 100 persen ASN WFO.
2. Daerah PPKM Level 2, maksimal 75 persen ASN WFO.
3. Daerah PPKM Level 3 dan 4 maksimal 50 persen ASN WFO.

Luar Jawa dan Bali

1. Daerah PPKM Level 1 dan 2, maksimal 100 persen ASN WFO.
2. Daerah PPKM Level 3, maksimal 100 persen ASN WFO.
3. Daerah PPKM Level 4, maksimal 50 persen ASN WFO.

Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal

Jawa dan Bali

Daerah PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100 persen ASN WFO.

Luar Jawa dan Bali

Daerah PPKM Level 4, maksimal 100 persen ASN WFO.

Dalam pengumuman itu dijelaskan bahwa SE Menteri PANRB No. 01/2022 ini menyesuaikan PPKM dan status penyebaran Covid-19 sehingga mengubah sistem kerja yang tercantum dalam lampiran SE sebelumnya. 

Sementara SE Menteri PANRB No. 23/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 25/2021 masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 01/2022.