Infografis
Suara.com - Penempatan pasukan Rusia dilakukan setelah pengakuan Putin atas wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina timur sebagai negara yang merdeka. Negara-negara Barat mengutuk keputusan itu dan siap berikan sanksi baru.
Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan ke dua wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri, menurut sebuah dekrit yang diterbitkan Selasa (22/02) pagi, setelah Moskow mengakui "Republik Rakyat Luhansk (LPR)" dan "Republik Rakyat Donetsk (DPR)" sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Kremlin menyebut Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk "menjaga perdamaian" di Ukraina timur.
Keputusan itu tidak menentukan kapan penempatan personel akan dilakukan. Namun, langkah itu meningkatkan ketegangan, karena para pemimpin Barat telah memperingatkan Moskow dapat menggunakan pertempuran kecil di wilayah yang bergolak itu sebagai alasan untuk serangan Rusia yang lebih besar.
Sebelumnya pada Senin (21/02), Putin menandatangani dekrit yang menyatakan Moskow sekarang mengakui kemerdekaan dari "Republik Rakyat Luhansk (LPR)" dan "Republik Rakyat Donetsk (DPR)".
Meskipun provinsi Luhansk dan Donetsk di Ukraina timur diklaim seluruhnya oleh separatis pro-Rusia, hanya sebagian provinsi yang berada di bawah kendali mereka. Kedua provinsi sepenuhnya milik Ukraina di bawah hukum internasional.
Tidak jelas apakah perintah dalam dekrit itu berarti pasukan Rusia akan ditempatkan hanya di dalam wilayah yang sudah dikuasai oleh separatis.
Menyusul pengumuman Rusia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa staf diplomatik AS di Ukraina akan "menghabiskan malam di Polandia," dengan alasan keamanan.
Sebagian staf juga telah dipindahkan dari Kiev ke kota barat Lviv. Zelenskyy: Ukraina 'tidak takut' Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan pidato pada hari Selasa (22/02) setelah melakukan konsultasi dengan para pemimpin dunia.
Baca Juga: Jika Putin Perintahkan Serangan ke Ukraina, Jepang Akan Gabung AS Jatuhi Rusia Sanksi
Dia menuntut "dukungan yang jelas" dari Barat. Zelenskyy mengatakan Ukraina "tidak takut pada apa pun atau siapa pun", dan menambahkan bahwa wilayah perbatasan akan tetap seperti apa adanya dan tindakan Rusia merupakan "pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial" Ukraina.
Pemimpin Ukraina itu menuduh Rusia melegalkan pasukannya sendiri, yang katanya telah berada di Donbas sejak 2014. Dia menambahkan bahwa Ukraina mendukung penyelesaian politik dan diplomatik.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba akan menuju ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Blinken setelah mereka berbicara tentang perkembangan tersebut.
"Saya menggarisbawahi perlunya menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan ilegalnya," tambahnya.
Barat janji berikan sanksi terhadap Rusia Presiden AS Joe Biden mengutuk keputusan Putin yang mengakui "kemerdekaan" wilayah separatis di Ukraina timur, saat berbicara melalui panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Zelenskyy, kata Gedung Putih.
Biden diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan AS dengan wilayah yang memisahkan diri, dalam langkah terbatas yang menghentikan penerapan sanksi langsung pada entitas Rusia.
