REGIONAL:
Suara.com - Penempatan pasukan Rusia dilakukan setelah pengakuan Putin atas wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina timur sebagai negara yang merdeka. Negara-negara Barat mengutuk keputusan itu dan siap berikan sanksi baru.
Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan ke dua wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri, menurut sebuah dekrit yang diterbitkan Selasa (22/02) pagi, setelah Moskow mengakui "Republik Rakyat Luhansk (LPR)" dan "Republik Rakyat Donetsk (DPR)" sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Kremlin menyebut Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk "menjaga perdamaian" di Ukraina timur.
Keputusan itu tidak menentukan kapan penempatan personel akan dilakukan. Namun, langkah itu meningkatkan ketegangan, karena para pemimpin Barat telah memperingatkan Moskow dapat menggunakan pertempuran kecil di wilayah yang bergolak itu sebagai alasan untuk serangan Rusia yang lebih besar.
Sebelumnya pada Senin (21/02), Putin menandatangani dekrit yang menyatakan Moskow sekarang mengakui kemerdekaan dari "Republik Rakyat Luhansk (LPR)" dan "Republik Rakyat Donetsk (DPR)".
Meskipun provinsi Luhansk dan Donetsk di Ukraina timur diklaim seluruhnya oleh separatis pro-Rusia, hanya sebagian provinsi yang berada di bawah kendali mereka. Kedua provinsi sepenuhnya milik Ukraina di bawah hukum internasional.
Tidak jelas apakah perintah dalam dekrit itu berarti pasukan Rusia akan ditempatkan hanya di dalam wilayah yang sudah dikuasai oleh separatis.
Menyusul pengumuman Rusia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa staf diplomatik AS di Ukraina akan "menghabiskan malam di Polandia," dengan alasan keamanan.
Sebagian staf juga telah dipindahkan dari Kiev ke kota barat Lviv. Zelenskyy: Ukraina 'tidak takut' Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan pidato pada hari Selasa (22/02) setelah melakukan konsultasi dengan para pemimpin dunia.
Dia menuntut "dukungan yang jelas" dari Barat. Zelenskyy mengatakan Ukraina "tidak takut pada apa pun atau siapa pun", dan menambahkan bahwa wilayah perbatasan akan tetap seperti apa adanya dan tindakan Rusia merupakan "pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial" Ukraina.
Pemimpin Ukraina itu menuduh Rusia melegalkan pasukannya sendiri, yang katanya telah berada di Donbas sejak 2014. Dia menambahkan bahwa Ukraina mendukung penyelesaian politik dan diplomatik.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba akan menuju ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Blinken setelah mereka berbicara tentang perkembangan tersebut.
"Saya menggarisbawahi perlunya menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan ilegalnya," tambahnya.
Barat janji berikan sanksi terhadap Rusia Presiden AS Joe Biden mengutuk keputusan Putin yang mengakui "kemerdekaan" wilayah separatis di Ukraina timur, saat berbicara melalui panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Zelenskyy, kata Gedung Putih.
Biden diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan AS dengan wilayah yang memisahkan diri, dalam langkah terbatas yang menghentikan penerapan sanksi langsung pada entitas Rusia.
"Langkah-langkah ini terpisah dan akan menjadi tambahan dari sanksi ekonomi cepat dan berat yang telah kami persiapkan dalam koordinasi dengan sekutu, jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.
Gedung Putih mengatakan bahwa Biden telah berbicara dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang bagaimana mereka akan terus mengoordinasikan tanggapan.
Kantor Perdana Menteri Inggris mengatakan Boris Johnson akan mengadakan pertemuan pemerintah pada hari Selasa (22/02) untuk mengoordinasikan tanggapan Inggris terhadap langkah Rusia, "termasuk menyetujui paket sanksi yang signifikan untuk segera diberlakukan."
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel juga mengutuk keputusan Putin, dengan mengatakan tindakan itu adalah "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta perjanjian Minsk."
AS: Klaim 'penjaga perdamaian' Rusia adalah omong kosong
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan pada pertemuan darurat Dewan Keamanan bahwa "serangan" Rusia terhadap Ukraina "tidak beralasan dan melanggar hukum internasional."
Dia menegaskan klaim Putin bahwa pasukannya sedang dalam misi "penjaga perdamaian" adalah omong kosong.
"Dia menyebut mereka penjaga perdamaian. Ini omong kosong. Kami tahu siapa mereka sebenarnya," kata Thomas-Greenfield.
"Konsekuensi dari tindakan Rusia akan mengerikan, di seluruh Ukraina, Eropa, dan dunia," tambahnya.
Pelanggaran perjanjian Minsk Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menggambarkan pengakuan Rusia atas wilayah yang memisahkan diri itu sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap hukum internasional yang merusak upaya diplomatik.
"Pengakuan hari ini terhadap 'Republik Rakyat' yang dideklarasikan sendiri oleh separatis di Ukraina timur ... merupakan pukulan serius bagi semua upaya diplomatik," kata Baerbock pada Senin (21/02) malam.
"Upaya bertahun-tahun dalam format Normandia dan OSCE (Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa) telah dibatalkan dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat dipahami," tambah Baerbock.
Kepala NATO Jens Stoltenberg mengutuk langkah Kremlin, dengan mengatakan bahwa pengakuan itu "lebih lanjut merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, mengikis upaya menuju resolusi konflik, dan melanggar Perjanjian Minsk, di mana Rusia adalah salah satu pihak yang terlibat."
"Moskow terus menyulut konflik di Ukraina timur dengan memberikan dukungan keuangan dan militer kepada para separatis. Moskow juga mencoba membuat dalih untuk menyerang Ukraina sekali lagi." AS juga menggemakan keprihatinan NATO dan Jerman, dengan Blinken mengatakan bahwa keputusan Putin merupakan penolakan total atas komitmen Rusia di bawah perjanjian Minsk dan bertentangan dengan "komitmen diplomasi" Rusia.
Kehadiran 'rahasia' Rusia di Ukraina Timur Pada musim semi 2014, Rusia merebut dan mencaplok semenanjung Krimea. Kemudian, separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan dua "republik rakyat" yang memisahkan diri, yang tidak segera diakui oleh Rusia.
Pertempuran telah berlangsung antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Donbas sejak 2014.
Lebih dari 13.000 orang telah tewas sejauh ini dalam konflik tersebut, menurut PBB. Tambahan 1,4 juta warga Ukraina telah mengungsi akibat konflik tersebut. ha/pkp (AFP, AP, dpa, Reuters)
TERPOPULER
