Suara.com - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (22/2/2022) menyalahkan pemerintahan Biden atas agresi Rusia yang sedang berlangsung di timur Ukraina.
"Jika ditangani dengan benar, sama sekali tidak ada alasan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Ukraina seharusnya tidak terjadi sama sekali," kata Trump dalam sebuah pernyataan sebagaimana disadur dari kantor berita Anadolu, Rabu (23/2/2022).
"Saya mengenal Vladimir Putin dengan sangat baik, dan dia tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan selama pemerintahan Trump, tidak mungkin!" tambah dia.
Pada Senin, Putin mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina, yang memicu kecaman dan sanksi global dari negara-negara Barat.
Trump mengklaim "Rusia telah menjadi sangat sangat kaya selama Pemerintahan Biden, dengan harga minyak berlipat ganda dan segera menjadi tiga kali lipat dan empat kali lipat."
"Sanksi yang lemah tidak signifikan dibandingkan dengan mengambil alih sebuah negara dan sebidang besar tanah yang berlokasi strategis. Sekarang sudah dimulai, harga minyak naik lebih tinggi dan lebih tinggi, dan Putin tidak hanya mendapatkan apa yang selalu dia inginkan, tetapi juga mendapatkannya, karena lonjakan minyak dan gas, dia semakin kaya," kata Trump.
"AS adalah energi yang mandiri di bawah otoritas Trump, kemerdekaan yang belum pernah kami peroleh sebelumnya, dan harga minyak akan tetap rendah. Sekarang, betapa kacaunya negara kami!" ujar dia.
Selama masa kepresidenannya, lawan politik dan kritikus sama-sama menuduh Trump dengan berani mengambil sikap pro-Rusia, dan menunjukkan bukti koordinasi antara Moskow dan calon presiden Trump.
Trump juga kedapatan menahan bantuan militer untuk Ukraina jika negara itu tidak memberikan dukungan kepadanya untuk melawan lawan politiknya.
Baca Juga: Para Pemimpin Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Baru Kepada Rusia
Trump juga tidak berhasil mendorong diakhirinya sanksi terhadap Rusia atas invasi 2014 ke Krimea, dan mengatakan semenanjung Ukraina adalah wilayah Rusia.
Invasi dan pendudukan Krimea oleh Rusia dikutuk sebagai kebijakan ilegal oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Majelis Umum PBB dan Turki. (Sumber: Anadolu)
