China Menolak Menyebut Serangan Militer Rusia ke Ukraina sebagai Invasi

Suara.com - Di saat berbagai negara di dunia mengecam tindakan militer Rusia di Ukraina, Pemerintah China menolak menyebutnya sebagai invasi.

Taiwan kini bersiaga tinggi karena khawatir China akan memanfaatkan situasi.

Menanggapi eskalasi militer sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan militer kemarin, NATO menyatakan akan menambah pasukan darat, laut dan udaranya di dekat Ukraina dan Rusia.

"Kami mengerahkan tambahan pasukan darat dan udara ke bagian timur aliansi ini, begitu pula dengan aset kekuatan maritim," kata para duta besar NATO dalam pernyataan bersama.

"Kami telah meningkatkan kesiapan kekuatan militer untuk menanggapi semua situasi darurat," tambahnya.

Berbeda dengan negara lainnya, Pemerintah Chinamenolak untuk menyebut langkah Rusia di Ukraina sebagai "invasi".

Juru bicara Kemenlu China, Hua Chunying, mengatakan,"Ini mungkin perbedaan antara China dan kalian negara Barat. Kami tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan".

"China memantau dengan cermat situasi terbaru. Kami meminta kepada semua pihak untuk menahan diri agar situasi tidak lepas kendali," kata Hua Chunying.

"

"Mengenai definisi invasi, saya pikir kita harus melihat situasi saat ini di Ukraina. Masalah Ukraina memiliki latar belakang sejarah yang sangat rumit hingga hari ini. Mungkin tidak semua orang ingin melihat hal itu," paparnya.

"

Sikap China ini secara tidak langsung melemahkan pengakuan Beijing atas Ukraina sebagai "negara berdaulat."

Hua menambahkan negaranya akan tetap "melakukan hubungan perdagangan yang normal" dengan Rusia dan Ukraina.

Sementara itu Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan paket sanksi baru untuk Rusia, menyebut Presiden Putin yang "sengaja memilih perang"akan menghadapi akibat dari perbuatannya itu.

Menurut Presiden Biden, paket sanksi baru itu menargetkan perbankan Rusia, para oligark, dan sektor teknologi tinggi.

Bersama dengan sekutunya, Amerika Serikat akan memblokir aset empat bank besar Rusia, memberlakukan kontrol ekspor, dan memberi sanksi kepada oligarki.